Portfolio

OUR PROJECT

Buku Pintar Kepolisian

OUR CLIENTS

POLRI

Surat master permohonan dari POLRI

KPK

Surat master permohonan dari KPK

JAKSA

Surat Master permohonan Jaksa

GUBERNUR

Gubernur Kalbar

BUPATI

Bupati

WALIKOTA

Walikota

BUMN

Swasta

SWASTA

Master SWASTA (TIFA)-2

PERORANGAN

Master SWASTA (TIFA)-2

KEMENTERIAN

Master SWASTA (TIFA)-2

PENGACARA

Master SWASTA (TIFA)-2

KABARESKRIM

POLDA METRO JAYA

POLDA JAWA BARAT

POLDA SUMSEL

DAFTAR BUKU-BUKU YANG TERBIT NASIONAL
KARYA : DR. ROBINTAN SULAIMAN, S.H., M.H., M.M., M.A., C.L.A.

No. Judul Buku Tahun Penerbit
1. Masalah dan Solusi Letter of Credit dalam Perdagangan Bebas 1998 Universitas Pelita Harapan
2. Lebih Jauh Tentang Kepailitan 1998 Universitas Pelita Harapan
3. Persaingan Curang Dalam Perdagangan Global (Tinjauan Yuridis) 1999 Universitas Pelita Harapan
4. Kejahatan Korporasi Perbankan 1999 Universitas Pelita Harapan
5. Otopsi Kejahatan Bisnis 2000 Universitas Pelita Harapan
6. Cyber Crimes dalam Perspektif E-Commerce Crimes 2001 Universitas Pelita Harapan
7. Potret Carut Marut Hukum Agraria dalam Praktek 2020 Robin Sulaiman & Partners
8. Hoaks dalam Pusaran Cyber Crime 2020 Robin Sulaiman & Partners
9. Tindak Pidana dalam Kepailitan 2020 Robin Sulaiman & Partners
10. Kisruh Hukum Pertambangan (Idealisme dan Realita) 2020 Robin Sulaiman & Partners
11. Tindak Pidana dalam Pasar Modal 2021 Robin Sulaiman & Partners
12. Tindak Pidana Dalam Perbankan 2021 Robin Sulaiman & Partners
13. Hukum di Era Artificial Intelligence 2021 Robin Sulaiman & Partners
14. Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum 2021 Robin Sulaiman & Partners
15. Hukum Tindak Pidana Perpajakan 2021 Robin Sulaiman & Partners
16. Hukum Kekayaan Intelektual 2021 Robin Sulaiman & Partners

DAFTAR PELATIHAN/SEMINAR HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH
DR. ROBINTAN SULAIMAN, S.H., M.H., M.M., M.A., C.L.A.

2024

No Instansi Tahun Tema
1. Binus TV 2024 Urgensi Regulasi Bagi Artificial Intelligence Di Indonesia
2. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 2024 Optimalisasi Tata Kelola Lebur Cap dan Jasa Pemurnian Logam untuk Mengamankan Penguasaan Aset Mineral dalam Rangka Menguatkan Kedaulatan Sumber Kekayaan Alam Nasional

2023

No Instansi Tahun Tema
1. Kepolisian Resor Sukabumi 2023 Hukum Progresif dan Pandangan Milenial
2. Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia 2023 Towards Tax Reform and Digital Transformation
3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 2023 Membangun Persepsi Hukum Yang Selaras Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

2022

No Instansi Tahun Tema
1. Bank Mandiri dan Kejaksaan RI 2022 Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Pemberian Kredit
2. Polres Metro Bekasi 2022 Dasar-Dasar Diterbitkannya SP3
3. Fakultas Hukum Universitas Lampung 2022 Mengenal Forensic Legal Auditor
4. Polda Sumsel 2022 Coaching Clinic

2021

No Instansi Tahun Tema
1. Bapak Apriyansayah (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) 2021 Seminar Nasional Hukum Agraria Indonesia
2. Chanel Youtube Fernando De Caprio 2021 Bagaimana Potret Penegakan Hukum dan Kualitas Hukum
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten 2021 Penanganan Wajib Pajak yang dalam Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU) dan Pailit
(Sosialisasi Kepailitan)
4. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian 2021 Perkembangan Mutakhir Artificial Intelligent dan dampaknya terhadap Cyber Crime (Deep fake, Deep Web,
Fintech, Crypto Currency)
5. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara 2021 Membangun Kejaksaan Progresif Menghadapi Tantangan di Era Digital
6. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian 2021 Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intelligent dalam Sistem Hukum Indonesia
7. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian 2021 Penegakan Hukum Progresif di Era Advanced Technology

2020

No Instansi Tahun Tema
1. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 2020 Mitigasi Gugatan Wajib Pajak Terhadap Petugas Pajak (Fiscuss)
2. Polda Sumatera Selatan 2020 Pemahaman Hukum Progresif Dalam Praktek
3. Polda Jatim 2020 Hukum Progresif Dalam Teori dan Praktek

2019

No Instansi Tahun Tema
1. Kwik Kian Gie School of Business 2019 Pemahaman Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktik
2. Polsek Jajaran Polres Siak 2019 Logika dan Filsafat Hukum
3. Polres Metro Bekasi 2019 Kajian Edukasi Hukum terkait Berawal Perdata Berujung Pidana
4. Direksi CV A7A 2019 Hukum Properti

2018

No Instansi Tahun Tema
1. Polda Metro Jaya 2018 Hukum Pidana Praktis Dalam Penyidikan
2. Kanwil DJP Sumatera Selatan 2018 Pemahaman Materi Tentang Hukum Pidana Praktis Dalam Penyidikan
3. Kanwil DJP Kalimantan Timur 2018 Upgrading Dan Refreshing Pemahaman Hukum Pidana Tentang Pemalsuan Dalam Perpajakan
4. Polda Sulut 2018 Peningkatan Kemampuan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Jaminan Fidusia
5. Polrestro Bekasi 2018 Sosialisasi Hukum
6. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya 2018 Legal Audit Sebagai Sarana Pencegahan Permasalahan Aset Dan Aksi Korporasi Di Bumn
7. Kanwil DJP Sumatera Selatan 2018 Pemahaman Legal Audit Dalam Pemeriksaan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pajak
8. Kwik Kian Gie School of Business 2018 Urgensi Regulasi bagi Artificial Intelligence di Indonesia

2017

No Instansi Tahun Tema
1. Polda Metro Jaya 2017 Pemahaman Hukum Agraria
2. Polda Metro Jaya 2017 Penanganan Tindak Pidana Pilkada

2016

No Instansi Tahun Tema
1. Bank Negara Indonesia 2016 Aspek Hukum dalam Perbankan
2. Polda Jawa Timur 2016 Penanganan Tindak Pidana Fidusia
3. Polda Riau 2016 Pemahaman Hukum Pidana
4. AREBI (Asosiasi Real Estate Indonesi) DPD Jawa Timur 2016 Aplikasi Hukum Dalam Transaksi Properti
5. Kwik Kian Gie School of Business 2016 Aspek Hukum Dalam Bisnis
6. Rowassidik Bareskrim Polri 2016 Ahli Waris/Perkawinan

2015

No Instansi Tahun Tema
1. Rowassidik Bareskrim POLRI 2015 Tindak Pidana Lanjutan
2. Polda Metro Jaya 2015 Pelatihan dan Upgrading Pemahaman Penyidik Dirreskrimum Polda Metro Jaya Tentang Tindak Pidana Pemalsuan
3. Bareskrim Polri 2015 Ahli Waris/Perkawinan
4. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie 2015 Aspek Hukum Dalam Bisnis
5. Polda Metro Jaya 2015 Pelatihan dan Upgrading Pemahaman Penyidik

2014

No Instansi Tahun Tema
1. Kwik Kian Gie School 2014 Aspek Hukum Dalam Bisnis

2011

No Instansi Tahun Tema
1. Dinas Pertanian Jawa Timur 2011 Advokasi Terhadap PA, PKA, PPK Dan PPTK Dari Ancaman Tindak Pidana Korupsi
2. BFI Finance 2011 Aspek Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Hukum Kontrak
3. Dinas Perkebunan Jawa Timur 2011 Advokasi Hukum Bagi Birokrat Dinas Perkebunan Prov. Jawa Timur

2010

No Instansi Tahun Tema
1. Institut Bisnis dan Informatika Indonesia 2010 Praktik Hukum Dalam Bisnis
2. Polda Kepulauan Riau 2010 Patologi Kejahatan Ekonomi dari Perspektif Kejahatan Maritim
3. PT Mega Central Finance 2010 Masalah Hukum pada perusahaan pembiayaan

2009

No Instansi Tahun Tema
1. Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan 2009 Penerapan KUHAP dan Undang-Undang Perikanan Pada Proses Penanganan Tindak Pidana Perikanan
2. PT. Barata indonesia (Persero) 2009 Advokasi Hukum terhadap BUMN dari Ancaman Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Perusahaan (Good Corporate Governance)
3. PT. BFI Finance Indonesia Tbk 2009 Aspek Tindak Pidana dalam Pelaksanaan Hukum Kontrak
4. PT. Mega Central  Finance 2009 Masalah Hukum Pada Perusahaan Pembiayaan
5. Badan Pendikan dan Pelatihan Pemerintah Prov. Jawa Timur 2009 Advokasi Hukum Terhadap Birokrat dan Pejabat Dari Ancaman Korupsi
6. Dinas Perkebunan Pemerintah Prov. Jawa Timur 2009 Advokasi  Hukum Bagi Birokrat Dinas Perkebunan Prov. Jawa Timur

2008

No Instansi Tahun Tema
1. Pemerintah Provinsi Riau 2008 Pelatihan Legal Audit Independent
2. Bank Negara Indonesia 2008 Legal Audit Forensik
3. BFI Finance 2008 Advokasi Aspek Tindak Pidana dalam Pelaksanaan Hukum Kontrak

2007

No Instansi Tahun Tema
1. BNI 2007 Bedah Patologi Kejahatan Korupsi Dari Perspektif Pidana Khusus
2. Lembanga Hukum Indonesia Nusantara 2007 Pertolongan Pada Kasus Pidana
3. Bupati Tabanan 2007 Advokasi Hukum dalam Kejahatan Korupsi
4. Dinas Perhubungan DKI Jakarta 2007 Advokasi Bagi Birokrat Terhadap Ancaman Korupsi Dengan Bedah Patologi Dari Perspektif Pidana Khusus
5. Kepolisian Air Belitung 2007 Bedah Patologi Kejahatan Maritim dari Perspektif Pidana Khusus
6. Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Ikan 2007 Mengerti Untuk Menghindari dengan Memahami Aturan dan Ketentuan Mengenai Tindak 120Pidana Korupsi
7. Bupati Indramayu 2007 Bedah Patologi Kejahatan Korupsi

2006

No Instansi Tahun Tema
1. Badan Pembinaan Keamanan Polisi Air 2006 Bedah Patologi Kejahatan Ekonomi Maritim Dalam Perspektif Pidana Khusus
2. Polda Jawa Timur 2006 Bedah Patologi Kejahatan Bisnis Dalam Perspektif Tindak Pidana Khusus
3. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran hasil Ikan 2006 Mengerti Untuk Menghindari Tindak Pidana Korupsi
4. Gubernur Prov Nanggroe Aceh Darussalam 2006 Advokasi Tindak Pidana Korupsi
5. Dirjen Perikanan tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan 2006 Persiapan Pembentukan Advokasi Dan Perlindungan PNS Dalam Melaksanakan Tugas
6. Polda Kalimantan Timur 2006 Bedah Patologi Kejahatan Ekonomi dan Korupsi
7. Markas Besar Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum 2006 Rumitnya Penindakan Kasus Korupsi
8. Pemerintah Prov. Bali Dinas Perikanan dan Kelautan 2006 Sosialisasi Peranan Hukum Dan Pengawasan Dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja
9. Pemerintah Daerah Jawa Timur 2006 Diskusi Penegakan Hukum dan HAM
10. Bareskrim POLRI 2006 Investigasi Kriminalisasi Kejahatan Bisnis Dalam Perspektif Tindak Pidana Tertentu
11. Polda Sumatera Selatan 2006 Bedah Patologi Kejahatan Bisnis Dan Ekonomi Dalam Perspektif Tindak Pidana Khusus
12. Polda Jawa Timur 2006 Integritas Penyidik Dalam Melayani Masyarakat Demi Kepastian Hukum
13. Pemerintah Prov. NTT Dinas Perikanan Dan Kelautan 2006 Sosialisasi Peran Hukum Pidana Dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja di NTT
14. Markas Besar Angkatan Laut 2006 Badan Hukum Di Indonesia, Teknik dan Strategi Bernegosiasi
15. Polda Banten 2006 Bedah Patology Kejahatan Extra Ordinary Crimes dan Investigasi Audit Forensic dalam Kasus Pidsus
16. Polda Kalimantan Selatan 2006 Coaching Clinic Dalam Upaya Menghadapi Kejahatan Kerah Putih
17. Badan POM 2006 Bedah Patologi Kejahatan Bisnis Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus
18. Polda Sulawesi Utara 2006 Bedah Patologi Kejahatan Bisnis Dalam Perspektif Tindak Pidana Khusus
19. Lembaga Pendidikan Polri 2006 Prosedur dan Aspek Gakkum HAKI di Indonesia

2005

No Instansi Tahun Tema
1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2005 Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai negeri Sipil
2. Direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bekerja Sama dengan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) 2005 Legal Audit Investigasi Asset dalam Perseroan
3. Badan Pembinaan Keamanan Direktorat Polisi Perairan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005 Kejahatan Ekonomi dalam Format Kejahatan Bisnis Maritim
4. Yayasan Pendidikan Logistik Bekerja Sama dengan Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia Nusantara 2005 Prosedur dan Aspek-Aspek Hukum dalam Pelatihan Business Contract
5. Lembaga pendidikan dan Pelatihan Terapan Logistrik 2005 Hukum Perjanjian
6. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur 2005 Hukum Pidana dalam Perspektif Anggaran berbasis kinerja
7. Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan 2005 Hukum Pidana dalam Perspektif Anggaran berbasis Kinerja
8. PT. Indomobil Finance Indonesia 2005 Teknik Negosiasi
9. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 2005 Format Dasar Hukum Bisnis dalam Perspektif Kejahatan Bisnis
10. PT. Anugrah Argon Medica 2005 Aspek-Aspek Hukum dalam Bisnis dan teknik Negosiasi
11. Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia Nusantara 2005 Penyusunan Kontrak
12. Dinas Pembinaan Hukum Markas Besar Angkatan Laut 2005 Quo Vadis Bank Mandiri
13. Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2005 Perkembangan Hukum Acara Perdata Di Indonesia
14. Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia 2005 Penyusunan Kontrak
15. Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia 2005 Quo Vadis Multimedia Di Indonesia
16. Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia 2005 Keterampilan Beracara/Litigasi
17. Panitia Pertemuan Ilmiah Tahunan Kedokteran Okupasi 2005 Aspek Medikolegal dalam Praktek kedokteran
18. PERDOKI (Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia) Bekerja Sama dengan Program Studi Kedokteran Kerja FK UI 2005 Perkembangan Mutakhir Penatalaksanaan Penyakit Akibat Kerja
19. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI 2005 Kejahatan Bisnis
20. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI 2005 Aspek Hukum Penegakan HKI Di Indonesia dan Kejahatan Bisnis
21. Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia 2005 Keterampilan Beracara/Litigasi
22. Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan 2005 Hukum Pidana dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja

2004

No Instansi Tahun Tema
1. Dimhart & Associates Law Firm 2004 Otopsi Kejahatan Bisnis Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya
2. Pegadaian 2004 Keterampilan Beracara
3. Pusat Pendidikan Reskrim Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI 2004 Proses dan Aspek Hukum Penegakan HKI Di Indonesia dan Hukum Bisnis
4. Direktorat II Ekonomi dan Khusus 2004 Prosedur dan Aspek-Aspek Hukum dalam Penegakan hukum HKI di Indonesia dan Kejahatan Bisnis
5. PT. Prima Mitranata Bekerja Sama Dengan Bank BNI 2004 Keterampilan Beracara/Litigasi
6. PT. Prima Mitranata 2004 Kursus Corporate Law
7. Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2004 Cyber Crimes
8. STIE IBBI 2004 Aspek Hukum Dalam Bisnis
9. Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2004 Cyber Crime
10. Direktorat II Ekonomi dan Khusus BARESKRIM POLRI 2004 Proses Dan Aspek Hukum Penegakan HKI Di Indonesia
11. Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2004 Cyber Crime
12. Direktorat II Ekonomi dan Khusus BARESKRIM POLRI 2004 HKI Dalam Konteks Internasional/Trips
13. STIE IBBI 2004 Aspek Hukum Dalam Bisnis
14. PT. Prima Mitranata 2004 Kursus Corporate Law
15. Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia Nusantara Bekerja Sama dengan Yayasan Pendidikan Logistik 2004 Pelatihan Corporate Law
16. PT. Prima Mitranata 2004 Keterampilan Beracara Litigasi
17. Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia Nusantara 2004 Pelatihan Hukum Persaingan Usaha

2003

No Instansi Tahun Tema
1. Kejaksaan Agung RI 2003 Cyber Crime
2. Dep. Kelautan dan perikanan 2003 Peningkatan Good Governance dan Kemampuan Audit khusus indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme
3. STIE IBII 2003 Otopsi Kejahatan Bisnis
4. Dep. Kelautan dan Perikanan 2003 Extra Ordinary Crimes
5. Badan Pengawas Pasar Modal 2003 Teknik Pembuatan Kontrak
6. PT Humpuss Trading 2003 Hukum Kepailitan
7. Kejaksaan RI 2003 Cyber Crimes
8. Pemerintah Prov. NTB 2003 Penegakan Hukum Dalam Bidang Perikanan
9. Badan Pemeriksa Keuangan 2003 Peningkatan Pengetahuan Teknis bidang Legal Opinion dan Legal Audit

2002

No Instansi Tahun Tema
1. Badan Pemeriksa Keungan 2002 Legal training
2. Polda Bali 2002 Cyber Crime
3. Polda Jawa Timur 2002 Proses Penyidikan Cyber Crime
4. Polda Yogyakarta 2002 Tindak Pidana Cyber Crime
5. Polda Jawa Barat 2002 E-Business Cyber
6. Polda SUMSEL 2002 Cyber Crimes dan Perspektif E-Commerce
7. Polda SUMBAR 2002 Cyber Crimes dan Perspektif E-Commerce

2001

No Instansi Tahun Tema
1. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan 2001 Kerangka Fisiologi Tindak Pidana Korupsi
2. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komiditi 2001 Kejahatan Di Bidang Ekonomi
3. Kejaksaan Agung RI 2001 Money Laundering
4. Dirjen Pajak Dep. Keuangan RI 2001 Kejahatan di bidang ekonomi
5. PTIK 2001 Otopsi Kejahatan Bisnis
6. Kejaksaan Negeri Bekasi 2001 Melihat Tantangan Kejahatan Di Era Perdagangan Global
7. Polda SUMUT 2001 Cyber Crime dalam perspektif E-Commerce Crime

2000

No Instansi Tahun Tema
1. Polda SUMSEL 2000 Peningkatan Kemampuan Sidik Kejahatan Perbankan dan Persaingan Curang dalam Rangka Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas
2. Korps Reserse POLRI 2000 Kejahatan Korporasi Perbankan dan Persaingan Curang dalam Praktek Perdagangan Bebas
3. Polda Lampung 2000 Kejahatan Perbankan
4. Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri 2000 Hukum Perbankan
5. Polda Sulawesi Selatan 2000 Kejahatan Korporasi dan Persaingan Curang
6. Polda Kalimantan Selatan 2000 Kejahatan Perbankan Dan Bisnis
7. Kejaksaan Tinggi Riau 2000 Kejahatan Korporasi Perbankan Dan Persaingan Curang Dalam Perdagangan Global
8. Polda Kalimantan Timur 2000 Kejahatan Korporasi Perbankan Dan Persaingan Curang Dalam Perdagangan Bebas
9. Polda Bali 2000 Kejahatan Korporasi Perbankan Dan Persaingan Curang Dalam Perdagangan Bebas
10. Polda Jawa Baratl 2000 Kejahatan Korporasi Perbankan Dan Persaingan Curang Di Era Perdagangan Bebas
11. Jakarta Stock Exchange 2000 Penyidikan bagi SRO

1999

No Instansi Tahun Tema
1. Bank Bali 1999 Tehnik Negosiasi Kartu Kredit Profesional
2. Korps Reserse Polri 1999 Kejahatan Perbankan
3. Polda SUMUT 1999 Hukum Perbankan
4. Kejaksaan Agung RI 1999 Tindak Pidana Perbankan
5. Direktorat Reserse Polda Metro Jaya 1999 Hukum Perbankan
6. Universitas Merdeka Malang 1999 Perbankan Dan Problematikanya Dewasa Ini
7. Polda Riau 1999 Kejahatan perbankan
8. Kejaksaan Agung RI 1999 Melihat Kasus Perbankan Dari Sudut Yudisial Intelijen
9. Bank Global 1999 Loan recovery and Legal Analysis

1998

No Instansi Tahun Tema
1. American Express Bank Ltd 1998 Tehnik Negosiasi Kartu Kredit Profesional
2. Korps Reserse Polri 1998 Fisiologi Dan Patologi Perbankan
3. Kejaksaan Agung RI 1998 Kiat Menghadapi Kejahatan Bisnis Dalam Era Globalisasi Khususnya Dalam Dunia Perbankan

1996

No Instansi Tahun Tema
1. Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri Sekolah Calon Perwira 1996 Kejahatan Terorganisir Kerah Putih Era Perdagangan Beras Tahun 2000
2. Bank Namura Internusa 1996 Teknik Negosiasi kredit macet  professional
3. Bank Prasidha 1995 Tenik Negosiasi Kredit Macet
4. Bank RAMA 1995 Teknik Analisa Legal Pemberian Kredit dan tehnik Negosiasi Kredit Macet Profesional
5. Bank Index Selindo 1995 Teknik Analisa Legal Kredit Perbankan Dan Teknik Negosiasi Kredit Macet Professional
6. Ikatan Alumni Australia 1995 Relokasi Sistem Industri Australia Ke Indonesia Studi Kasus Pengembangan Bisnis Di Kota Cirebon Dalam Berbagai Sektor
7. Universitas 17 Agustus 1945 1995 Perlindungan Terhadap Nasabah Bank

1995

No Instansi Tahun Tema
1. Kharisma Bank 1995 Teknik-teknik Negosiasi Kredit Macet

1993

No Instansi Tahun Tema
1. PT Dipo Internasional Bank 1993 Negosiasi dan Kredit Macet

DATABASE LA/LO RSP

2024

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN/ATAU PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP PENGGUNAAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KEPADA LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU (LAMR) KOTA PEKANBARU DENGAN TOTAL DANA HIBAH SEBESAR RP1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH) YANG BERSUMBER DARI APBD KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2020 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, YANG TERJADI DI KANTOR LAME KOTA PEKANBARU 2024 Polresta Pekanbaru Polda Riau
2. DUGAAN TINDAK PIDANA MENGADU SECARA MEMFITNAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 317 KUHP 2024 Polda Metro Jaya
3. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN KIOS PEDAGANG DI LAHAN NEGARA SELUAS 5.689,83 M² DI KAWASAN STADION MAULANA YUSUF KOTA SERANG YANG DIKELOLA OLEH DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SERANG 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Serang
4. DUGAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP “SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN DILAMPUINYA BAKU MUTU UDARA AMBIEN, BAKU MUTU AIR, BAKU MUTU AIR LAUT, ATAU KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP” SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 98 AYAT (1) JO. PASAL 116 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTAMBANGAN “SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN” SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG TERJADI DI DESA BEBATU, KEC. SESAYAP HILIR, KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, TERTANGGAL 20 JUNI 2024 2024 Bareskrim Polri
5. DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 374. 2024 Kasat Reskrim Kepala Kepolisian Resor Prabumulih
6. DUGAAN TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI ATAS TANAH NEGARA YANG BERLOKASI DI KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) JO. PASAL 3 JO. PASAL 5 JO. PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI. 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
7. DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN JO TINDAK PIDANA TURUT SERTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 374 KUHP JO PASAL 55 KUHP YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH HERDANU RIDWAN DAN ALLEN BERDASARKAN LAPORAN
POLISI NOMOR: LP/B/1783/XII/2021/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA TANGGAL 24 DESEMBER 2021 SERTA INDIKASI DUGAAN TINDAK PIDANA LAINNYA YANG DALAM LINGKUP PT LABORATORIUM MEDIO PRATAMA, TERTANGGAL 27 MEI 2024
2024 Individu

2023

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 378 KUHP DAN PASAL 372 KUHP YANG TERJADI PADA TANGGAL 16 JUNI 2016. 2023 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kepala Sub Direktorat Umum Kejahatan dan Kekerasan
(Jatanras)
2. DUGAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 363 KUHP DAN/ATAU PASAL 362 KUHP DAN/ATAU PASAL 364 KUHP YANG DIKETAHUI TANGGAL 26 OKTOBER 2020. 2023 Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kepala Satuan Reserse Kriminal
3. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN BERENCANA ATAU DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN ATAU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA ATAU KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG MATI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM RUMUSAN PASAL 340 KUHP ATAU PASAL 338 KUHP ATAU PASAL 351 AYAT (3) ATAU PASAL 359 KUHP. 2023 Kepala Kepolisian Resor Pelalawan Kasat Reskrim
4. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 263 KUHP. 2023 Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kasubdit Kamneg selaku Penyidik
5. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEGIATAN PEMBAYARAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) TAHUN ANGGARAN 2018 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2022 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 DAN/ATAU PASAL 3 JO. PASAL 18 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KUHP. 2023 Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
6. DUGAAN TERKAIT LEGAL STANDING PEMBELI BERIKTIKAD BAIK TERHADAP KEPEMILIKAN SHM NO. 911/SETIAASIH, SHM NO. 912/SETIAASIH, DAN SHM NO. 919/SETIAASIH SERTA PEMETAAN MENGENAI PEMENUHAN UNSUR TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 385 AYAT (1) KUHP, PASAL 170 AYAT (1) KUHP, PASAL 406 KUHP, DAN PASAL 6 AYAT (1) PERPPU NO. 51 TAHUN 1960. 2023 Individu
7. DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 372 DAN/ATAU 374 KUHP DAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 362 KUHP TERHADAP GBI RAYON 13 BENGKULU. 2023 Individu
8. DUGAAN SENGKETA YANG TERJADI ANTARA LSM PERISAI SELAKU KUASA DARI MASYARAKAT KECAMATAN DAYUN, KECAMATAN KOTO GASIB, DAN KECAMATAN MEMPURA. 2023 Individu
9. DUGAAN KEDUDUKAN HUKUM PEMENANG LELANG DENGAN NILAI RP31.599.600.000,- (TIGA PULUH SATU MILIAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH) SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM KUTIPAN RISALAH LELANG NOMOR: 366/24/2019 TERTANGGAL 25 JUNI 2019 DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH). 2023 Individu
10. DUGAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN MINERAL BATUBARA (ILLEGAL MINING) DAN/ATAU TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ATAU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN/ATAU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 158 UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN/ATAU PASAL 378 KUHP DAN/ATAU PASAL 3, PASAL 4 DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 2023 Individu
11. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 378 KUHP DAN/ATAU PASAL 372 KUHP. 2023 Individu
12. DUGAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 3A UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2021 JO PASAL 39 AYAT (1) HURUF D UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.
2023 Individu

2022

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. DUGAAN TINDAK PIDANA KARENA “KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN/ATAU NAKHODA YANG MELAYARKAN KAPALNYA SEDANGKAN YANG BERSANGKUTAN MENGETAHUI BAHWA KAPAL TERSEBUT TIDAK LAIK LAUT” SESUAI DENGAN RUMUSAN PASAL 359 KUHP DAN/ATAU PASAL 302 AYAT (3) JO PASAL 117 AYAT (1) UU RI NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. 2022 Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resor Pelalawan
2. DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) YANG BERAT PERISTIWA PANIAI DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2014, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM RUMUSAN PASAL 9 JO PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM. 2022 Kejaksaan Agung Bidang Tindak Pidana Khusus Republik Indonesia
3. DUGAAN TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN DENGAN CARA MELAKUKAN PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAKNYA DAN/ATAU PENCURIAN BIASA (DIEFTAL), SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 51 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN/ATAU PASAL 362 KUHP. 2022 Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Tindak Pidana Tertentu
4. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 3 DAN/ATAU PASAL 9 UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KUHP
2022 Kepala Kepolisian Resor Bengkalis
5. DUGAAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 49 UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. 2022 Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang
6. DUGAAN TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIATAS SUMPAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 242 KUHP. 2022 Kepala Kepolisian Sektor Pasar Minggu selaku Penyidik
7. DUGAAN PERISTIWA PENJAMINAN ALAS HAK ATAS TANAH (ASAL SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR. 3995/PASAR MINGGU YANG BERUJUNG KEPADA PERALIHAN HAK SECARA MELAWAN HUKUM. 2022 Individu
8. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERBUATAN HUKUM TUKAR GULING (RUILSLAG) TANAH, SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 1 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) ANGKA 1 KUHP. 2022 Individu
9. DUGAAN TINDAK PIDANA (STRAAFMATREGEL) KORUPSI SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 55 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN IKAN.
2022 Individu
10. DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN/ATAU PENGGELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 372 KUHPIDANA DAN/ATAU PASAL 374 KUHPIDANA YANG TELAH DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA. 2022 Individu
11. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG. 2022 Individu
12. DUGAAN TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN DENGAN CARA MELAKUKAN PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAKNYA DAN/ATAU PENCURIAN BIASA (DIEFTAL), SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 51 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN/ATAU PASAL 362 KUHP. 2022 Individu
13. DUGAAN TERKAIT PEMETAAN KONSEKUENSI HUKUM DARI KEPUTUSAN PENGUNDURAN DIRI GEREJA KRISTEN STADION SEMARANG SEBAGAI ANGGOTA JEMAAT DARI SINODE GEREJA KRISTEN INDONESIA, APABILA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM TATA GEREJA DAN TATA LAKSANA GEREJA KRISTEN INDONESIA, TERMASUK DALAM KONTEKS KEMUNGKINAN TERJADINYA PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN DAN AKIBATNYA TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN HARTA MILIK/ASET MILIK GEREJA KRISTEN STADION SEMARANG. 2022 Individu
14. DUGAAN TINDAK PIDANA PERINTANGAN PENYIDIKAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE). 2022 Individu

2021

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. DUGAAN PERKARA PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG/BENDA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 170 KUHP, TERHADAP OBJEK YANG DIRUSAK YAITU PAGAR BESI DAN TEMBOK SELUAS 1,8 METERX1,5 METER YANG MENURUT PELAPOR MERUPAKAN ASET MILIK BERSAMA DARI PENGHUNI APARTEMEN. 2021 Polsek Setiabudi
2. DUGAAN TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 14 JO PASAL 7 DAN/ATAU PASAL 15 JO PASAL 7 DAN/ATAU PASAL 13 HURUF C PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME YANG TELAH TETAPKAN MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG JO UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG. 2021 Markas Besar Kepolisian Negara Indonesia Khusus 88 Anti Teror
3. DUGAAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN ATAU ELEMEN PENDUDUK, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PASAL 94. 2021 Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara
4. DUGAAN TERKAIT PERKARA DI DUGA ATAU PATUT DI DUGA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 DAN/ATAU PASAL 4 DAN/ATAU PASAL 5 DAN/ATAU PASAL 10 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 2021 Kombes Pol. Heri Istu Hariono, S.Si (TPPU POLDA SUMSEL)
5. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM RUMUSAN PASAL 2 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 3 DAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 2021 Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resor Pelalawan
6. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, GRATIFIKASI DAN SUAP DALAM HAL PENGURUSAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) YANG DILAKUKAN OLEH JEFRIDIN DAN ERZEPEN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM RUMUSAN PASAL 5 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 11 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 2021 Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resor Pelalawan
7. DUGAAN TERKAIT PERMASALAHAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN 4 (EMPAT) ORANG, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 112 AYAT (2) JO PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN PASAL 114 AYAT (2) JO PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA 2021 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri
8. DUGAAN PERKARA MENYIARKAN BERITA ATAU PEMBERITAHUAN BOHONG, DENGAN SENGAJA MEMBUAT KEONARAN DIKALANGAN RAKYAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 14, PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA ATAU DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 378 KUHP. 2021 Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan (Kasus Akidi Tio)
9. DUGAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP TANDAN BUAH KELAPA SAWIT SEBAGAIMANA DALAM RUMUSAN PASAL 362 KUHP. 2021 Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resor Pelalawan
10. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERMOHONAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN ROKAN HILIR. 2021 Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir
11. DUGAAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DIMAKSUD DALAM PASAL 335 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA (KUHP). 2021 Kepala Kepolisian Resor Rokan Hili Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Toba
12. DUGAAN TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA–SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP SELAMAT SIANIPAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 170 KUHP SUBS PASAL 351 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG
PERATURAN HUKUM PIDANA (KUHP).
2021 Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Toba
13. DUGAAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM RUMUSAN PASAL 39 AYAT (1) HURUF D DAN/ATAU PASAL 39 AYAT (1) HURUF I JO PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. 2021 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
14. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (VALSHEID) DAN/ATAU MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK SESUAI DENGAN PASAL 263 DAN PASAL 266 KUHP YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH ORGAN YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN
AMPEL SOERABAJA DAN DUGAAN TINDAK PIDANA MEMASUKI PEKARANGAN TANPA IZIN YANG BERHAK DAN/ATAU PERUSAKAN SESUAI PASAL 167 DAN 170 KUHP YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH SDR. AHMAD HIFNI, SDR. BAIDOWI MURY, SDR. GUMILAR DAN SDR. ZAINUL HASAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM LAPORAN POLISI NOMOR: LP-B/470/VI/RES.1.10./2020/UM/SPKT.
2021 Individu
15. DUGAAN TERKAIT PASAL 46 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 44 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. 2021 Individu
16. DUGAAN TERKAIT LAPORAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN OMBUDSMAN RI DAN SURAT DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEPADA DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAN SURAT DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN DAN TATA LINGKUNGAN KEPADA OMBUDSMAN RI TERKAIT PENYELESAIAN HAK-HAK PIHAK KETIGA DI DALAM AREAL IPPKH. 2021 Individu
17. DUGAAN TERKAIT PENGEMBALIAN DANA SIMPANAN BERJANGKA SEJAHTERA PRIMA ANGGOTA KOPERASI YANG BERADA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA (K-SPSB). 2021 Individu
18. DUGAAN TERKAIT ADANYA TINDAK PIDANA PENIPUAN (BEDROG) PASAL 378 KUHP (WETBOEK VAN STRAFRECHT). 2021 Individu
19. DUGAAN TERKAIT TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN/ATAU PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 266 KUHP DAN/ATAU PASAL 378 KUHP ATAU PASAL 372 KUHP DAN PASAL 3 ATAU PASAL 4 ATAU PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 2021 Individu
20. DUGAAN TERKAIT TINDAK PIDANA, TERKAIT DENGAN KEGIATAN INVESTASI SAHAM REPO (GADAI). 2021 Individu
21. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 263 KUHP DAN/ATAU MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 266 KUHP. 2021 Individu
22. DUGAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (DIEFSTAL) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 362 KUHP (WETBOEK VAN STRAFRECHT) ATAU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (VERDUISTERING) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 372 KUHP (WETBOEK VAN STRAFRECHT) SERTA DUGAAN PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3, PASAL 4 DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 2021 Individu
23. DUGAAN TERKAIT PERMASALAHAN PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS PEMBEBASAN LAHAN SEBAGAIAMANA DIMAKSUD PADA HAK GUNA BANGUNAN NO. 569 (BEKAS EIGENDOM VERPONDING NO. 98). 2021 Individu
24. DUGAAN TERKAIT PENYEROBOTAN TANAH HAK MILIK, PEMALSUAN SURAT DAN AKTA OTENTIK, PELAPORAN PALSU (FITNAH), DAN PERIHAL BERALIHNYA HAK ATAS SAHAM. 2021 Individu
25. DUGAAN TINDAK PIDANA PASAL 263 KUHP TENTANG PEMALSUAN SURAT (VALSHEID) DAN/ATAU PASAL 266 KUHP TENTANG MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK (VERVALSHEID OP MAKEN VAN AUTENTHIEKE AKTE) DAN/ATAU PASAL 378 KUHP TENTANG PENIPUAN (BEDROG). 2021 Individu
26. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMBELIAN GAS BUMI OLEH BUMD PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUMATERA SELATAN (PDPDE SUMSEL). 2021 Individu
27. DUGAAN TERHADAP PERISTIWA HUKUM TENTANG PINJAM MEMINJAM UANG YANG BERUJUNG PADA PENGGALIHAN ALAS HAK MILIK SECARA MELAWAN HUKUM. 2021 Individu
28. DUGAAN SENGKETA KEPEMILIKAN BIDANG TANAH SELUAS 25.000 M2 (2,5 HA). 2021 Individu

2020

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT AKTA AUTENTIK YANG DIDALAMNYA DITEMPATKAN KETERANGAN PALSU SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM PASAL 266 AYAT (2). 2020 Divkum Polri
2. DUGAAN PEMALSUAN SURAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 263 KUHP (WETBOEK VAN STRAFRECHT) DAN PASAL 5 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGAN. 2020 Divkum Polri
3. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 378 KUHP (WETBOEK VAN STRAFRECHT). 2020 Paulus Kurniawan
4. DUGAAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN DAN PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN YANG BERHAK DARI PEMILIK PT. BANGUN KARYA PRATAMA LANGGENG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 385 KUHP DAN PASAL 6 PRP NOMER 51 TAHUN 1996 JO. UU RI NOMER 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. 2020 Divkum Polri
5. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNSUR PASAL 263 KUHP DALAM AKTA JUAL BELI NO. 436/2015. 2020 Polsek Lengkong
6. DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (PASAL 372 KUHP). 2020 Paulus S. Widjaja
7. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN/ATAU MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTHENTIK DAN/ATAU BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA IKUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 263 KUHP DAN/ATAU PASAL 266 KUHP JO PASAL 55 KUHP JO PASAL 56 KUHP. 2020 Ditreskrimum
8. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 378 KUHP TENTANG SURAH KESEPAKATAN BERSAMA YANG DIBUAT TANGGAL 7 NOVEMBER 2016 DAN SURAT ADDENDUM TANGGAL 18 JANUARI 2017. 2020 Ditreskrimum
9. DUGAAN TINDAK PIDANA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 266 KUHP. 2020 Dit Reskrim Um
10. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN DAN/ATAU TINDAK PIDANA PASAR MODAL DAN/ATAU TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN/ATAU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 378 KUHP DAN/ATAU 372 KUHP DAN/ATAU PASAL 90 JO PASAL 104 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAL MODAL DAN/ATAU PASAL 46 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN/ATAU PASAL 3, PASAL 4, DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 2020 Ditreskrimsus
11. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN DAN/ATAU PERBANKAN DAN/ATAU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 378 KUHP DAN/ATAU PASAL 372 KUHP DAN/ATAU PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN/ATAU PASAL 3, PASAL 4, DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 2020 Ditreskrimsus
12. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT/MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA WAARMERKING, PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 263 KUHP JO
PASAL 378 KUHP DAN/ATAU 372 KUHP JO PASAL 3, PASAL 4, DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
2020 Polda Sumbar
13. DUGAAN TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEOLAH-OLAH SEBAGAI SURAT YANG SAH TENTANG SUATU HAL YANG DIPERLUKAN BAGI PERSYARATAN UNTUK MENJADI CALON GUBERNUR,
CALON BUPATI DAN CALON WALIKOTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 184 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016.
2020 Kepolisian Resor Minahasa Utara
14. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN/ATAU MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM JABATAN, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 3 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 2020 Polres Kampar Riau
15. DUGAAN TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG DAN/ATAU PERUSAKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 170 KUHP DAN/ATAU PASAL 406 KUHP. 2020 Polsek Cibarusah
16. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 378 KUHP (WETBOEK VAN STRAFRECHT) DAN/ATAU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 372 KUHP (WETBOEK VAN STRAFRECHT). 2020 Individu
17. DUGAAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN (VALSHEID IN GESCHRIFTEN) SURAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 263 KUHP (WETBOEK VAN STRAFRECHT). 2020 Individu
18. DUGAAN TERHADAP KASUS TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN MARUNDA CILINCING YANG BERJUMLAH 16 KAVLING. 2020 Individu
19. DUGAAN TINDAK PIDANA (STRAFMAATREGEL) PENGGELAPAN (VERDUISTERING) DAN/ATAU PENIPUAN (BEDROG) DATA LAPORAN KEUANGAN ATAU PEMBUKUAN PROGRAM ACCURATE PERUSAHAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 374 SUBS
PASAL 372 DAN/ATAU PASAL 378 KUHP (WETBOEK VAN STRAFRECHT).
2020 Individu
20. DUGAAN TINDAK PIDANA PASAL 378 KUHP DAN/ATAU 372 KUHP YANG TELAH DILAPORKAN KE POLDA JAWA TIMUR. 2020 Individu
21. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN. 2020 Individu
22. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BILYET GIRO YANG TIDAK BISA DICAIRKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM. 2020 Individu
23. DUGAAN PERIHAL PELAKSANAAN PENEMPATAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG. 2020 Individu
24. DUGAAN TINDAK PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN DAN/ATAU PEMALSUAN DAN/ATAU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 2020 Individu
25. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN/ATAU MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA ONTETIK DAN/ATAU BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN/ATAU IKUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PASAL 263 KUHP DAN/ATAU PASAL 266 KUHP JO. PASAL 55 KUHP JO. PASAL 56 KUHP.
2020 Individu
26. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (BEDROG) PASAL 378 KUHP (WETBOEK VAN STRAFRECHT). 2020 Individu
27. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN/ATAU MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 263 KUHP DAN/ATAU PASAL 266 KUHP. 2020 Individu
28. DUGAAN TERKAIT PERMASALAHAN TANAH SESUAI DENGAN SHM NO. 557/SEI RENGAS PERMATA YANG MENGALAMI TUMPANG TINDIH DENGAN SHM NO. 68/SEI RENGAS II DAN SHM NO. 17/SEI RENGAS II, YANG SAAT INI SEDANG DALAM PROSES PENINJAUAN KEMBALI. 2020 Individu

2019

No Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ ATAU PENGGELAPAN 2019 Individu
2. DUGAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG MENERIMA HADIAH ATAU JANJI 2019 Polres Rokan Hulu
3. DUGAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN ATAU PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN 2019 Polda Sulteng
4. DUGAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 2019 Polres Indragiri Hilir

2018

No Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TELAAH HUKUM TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN TERMINAL KHUSUS (TERSUS) 2018 Korporasi
2. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2018 Polda Riau
3. PEMASALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS HUKUM KORPORASI YANG TELAH DIPAILITKAN 2018 Korporasi
4. DUGAAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA 2018 Polda Riau
5. DUGAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2018 Individu
6. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN 2018 Polda Riau
7. DUGAAN TINDAK PIDANA (STRAFMAATREGEL) PENGRUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA ATAU PENGRUSAKAN DAN ATAU PENYEROBOTAN LAHAN  DAN ATAU MEMASUKI  PEKARANGAN TANPA IZIN 2018 Polda Sumsel
8. DUGAAN TINDAK PIDANA MENEMPATKAN KETERANGAN  PALSU PADA AKTA AUTENTIK DAN ATAU PEMALSUAN SURAT DAN ATAU PENGGELAPAN 2018 Polda Jatim
9. PERMASALAHAN TERKAIT PEMBERIAN KONSESI 2018 Persero
10. PEMBERIAN IZIN TERMINAL KHUSUS 2018 Kementerian
11. DUGAAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH 2018 Individu
12. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMERASAN 2018 Polres Jakbar
13. TINDAK PIDANA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTE OTENTIK DAN ATAU DUGAAN TINDAK PIDANA MEMASUKI PEKARANGAN TANPA IJIN YANG BERHAK 2018 Individu
14. TINDAK PIDANA(STRAFMAATREGEL) PERBANKAN SYARIAH 2018 Polda Riau
15. TINDAK PIDANA (STRAFMAATREGEL) PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN ATAU PENGGELAPAN (VERDUISTERING), DAN ATAU MEMBUAT SURAT PALSU (VALSEHEID) 2018 Individu
16. PUTUSAN BEBAS YANG DALAM PUTUSANNYA TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIJADIKAN SEBAGAI DASAR ATAS HAK SESEORANG DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA KEPERDATAAN 2018 Ditjen Pajak
17. DUGAAN TINDAK PIDANA (STRAFMAATREGEL) PENCURIAN 2018 Individu
18. DUGAAN PERKARA TINDAK PIDANA (STRAFMAATREGEL) PEMALSUAN SURAT 2018 Individu
19. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN DAN ATAU MEMASUKI RUMAH ATAU PERKARANGAN RUMAH ORANG TANPA IZIN 2018 Individu
20. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2018 Persero
21. DUGAAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK 2018 Individu
22. DUGAAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH, PENGERUSAKAN TERHADAP BARANG/ORANG SECARA BERSAMA-SAMA, PEMALSUAN SURAT, MENGGUNAKAN DOKUMEN PALSU DIATAS AKTA AUTHENTIK 2018 Individu
23. DUGAAN TINDAK PIDANA SETIAP ORANG YANG MEMPRODUKSI, MEMBUAT, MEMPERBANYAK, MENGGANDAKAN, MENYEBARLUASKAN, MENYIARKAN, MENGIMPOR, MENGEKSPOR, MENAWARKAN, MEMPERJUALBELIKAN, MENYEWAKAN ATAU MENYEDIAKAN PORNOGRAFI YANG SECARA EKSPLISIT MEMUAT PESENGGAMAAN 2018 Individu
24. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ ATAU PENGGELAPAN 2018 Individu

2017

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGELAPAN TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK (STELLIONAT) 2017 POLDA SUMUT
2. TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN JALAN DI PAPUA 2017 POLDA PAPUA
3. TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN DAN PENGROYOKAN 2017 INDIVIDU
4. TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BUMN 2017 POLDA RIAU
5. TINDAK PIDANA DALAM PERPAJAKAN 2017 PERUSAHAAN SWASTA
6. TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG 2017 POLDA LAMPUNG

2016

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ATAS BENDA TIDAK BERGERAK STELLIONAT 2016 INDIVIDU
2. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN 2016 INDIVIDU
3. TINDAK PIDANA ASURANSI 2016 INDIVIDU
4. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT 2016 INDIVIDU
5. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2016 BARESKRIM POLRI
6. PEWARISAN DALAM KELUARGA TIMUR ASING 2016 INDIVIDU
7. TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PERPAJAKAN 2016 INDIVIDU
8. PELAKSANAAN EKSEKUTIE TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP INKRACHT VAN GEWIJSDE 2016 POLDA METRO JAYA
9. TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PROSES PENGALIHAN PARTISIPASI INTEREST PERUSAHAAN PERTAMBANGAN 2016 PERUSAHAAN SWASTA
10. PROSES PENDAFTARAN TANAH DENGAN DASAR PPJB 2016 PERUSAHAAN SWASTA
11. TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI BATUBARA 2016 INDIVIDU
12. PEWARISAN DALAM KELUARGA TIMUR ASING 2016 INDIVIDU
13. TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LAMBANG NEGARA 2016 POLDA METRO JAYA
14. TINDAK PIDANA ITE 2016 POLDA JOGJAKARTA
15. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2016 POLDA KALTIM

2015

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA KORUPSI 2015 POLDA PAPUA
2. TINDAK PIDANA KORUPSI 2015 POLDA RIAU
3. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2015 POLRES METRO JAKARTA TIMUR
4. TINDAK PIDANA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK 2015 POLDA METRO JAYA
5. TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKAI AKTE SEOLAH-OLAH ISINYA SESUAI DENGAN KEBENARAN DAN DUGAAN TINDAK PIDANA MEMASUKI PEKARANGAN TANPA SEIJIN YANG BERHAK 2015 POLRES METRO JAKARTA TIMUR
6. TINDAK PIDANA KORUPSI 2015 POLDA RIAU
7. TINDAK PIDANA KORUPSI 2015 POLDA RIAU
8. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN ATAU PENIPUAN 2015 POLDA METRO JAYA
9. TINDAK PIDANA KORUPSI DANA ALOKASI KHUSUS PEMDA 2015 POLRES RUKAN HILIR
10. TINDAK PIDANA PASAL 266 KUHP 2015 POLDA METRO JAYA
11. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (PASAL 372 KUHP) 2015 POLRES METRO JAKARTA UTARA
12. TINDAK PIDANA STELLIONAT (PASAL 385 KUHP) 2015 POLRES LAMPUNG TENGAH
13. TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENGGELAPAN 2015 POLRES METRO JAKARTA TIMUR
14. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TANAH (STEILLIONAT) 2015 POLDA KALIMANTAN TENGAH
15. TINDAK PIDANA KORUPSI 2015 POLDA RIAU

2014

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PASAL 71 UU NO 20 TAHUN 2003 TENTANG PENDIDIKAN NASIONAL DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN 2014 POLRES SIBOLGA
2. TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2014 POLDA METRO JAYA
3. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN 2014 POLDA KALIMANTAN TENGAH
4. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN 2014 POLDA KALIMANTAN TENGAH
5. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN 2014 POLDA KALIMANTAN TENGAH
6. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2014 POLDA BANGKA BELITUNG
7. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2014 POLDA RIAU
8. TINDAK PIDANA PERUSAKAN 2014 POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
9. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN MENEMPATKAN KET PALSU DALAM AKTA AUTHENTIK 2014 POLDA SUMATERA UTARA
10. TINDAK PIDANA PENIPUAN /ATAU PENGGELAPAN 2014 POLRES METRO JAKARTA SELATAN
11. TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DAN PEMERASAN 2014 POLRESTA MEDAN

2013

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2013 POLDA BALI
2. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2013 POLRES METRO JAKARTA PUSAT
3. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN 2013 POLRES METRO JAKARTA UTARA
4. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT/PENGGELAPAN/PENGGELAPAN DALAM JABATAN 2013 POLDA SULAWESI SELATAN
5. TINDAK PIDANA KORUPSI 2013 POLDA RIAU
6. TINDAK PIDANA BIDAN PERBANKAN 2013 POLDA BALI
7. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN 2013 POLDA KALIMANTAN BARAT
8. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN 2013 PPRSH APARTEMEN SLIPI
9. TINDAK PIDANA KORUPSI 2013 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
10. TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU PENGGELAPAN 2013 POLDA KALIMANTAN BARAT

2012

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ ATAU PENGGELAPAN 2012 POLRESTA BANJARMASIN
2. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ ATAU PENGGELAPAN 2012 POLRES KUTAI KARTANEGARA
3. TINDAK PIDANA STELLIONAAT ATAU MENJUAL TANAH PEMERINTAH /TANAH PARTIKULIR 2012 POLDA SUMATERA SELATAN
4. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN 2012 KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
5. TINDAK PIDANA KORUPSI 2012 BARESKRIM POLRI
6. PENGADAAN BARANG 2012 BARESKRIM POLRI
7. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2012 BUPATI PASAMAN BARAT
8. TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN 2012 BARESKRIM POLRI
9. TINDAK PIDANA LARANGAN PEMAKAIAN TANAH 2012 POLRESTABES BANDUNG
10. TINDAK PIDANA PEMALSUAN 2012 POLDA SUMATERA SELATAN
11. TINDAK PIDANA KORUPSI 2012 BARESKRIM POLRI
12. TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN 2012 POLDA BALI
13. TINDAK PIDANA PENIPUAN, PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT 2012 BARESKRIM POLRI
14. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN/PEMBUNUHAN BERENCANA/PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG 2012 POLDA METRO JAYA
15. TINDAK PIDANA MENDIRIKAN USAHA MINUMAN ALKOHOL TANPA IZIN 2012 BARESKRIM POLRI
16. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN 2012 BUMN
17. TINDAK PIDANA TENTANG MERK DAGANG 2012 POLDA BALI
18. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2012 POLRES METRO JAKARTA PUSAT
19. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2012 POLRESTABES BANDUNG
20. TINDAK PIDANA TENTANG PERNIKAHAN TANPA IZIN ISTRI YANG SAH 2012 POLDA SUMATERA SELATAN
21. TINDAK PIDANA PENCURIAN, TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN, DAN TINDAK PIDANA PENADAHAN 2012 POLRES BANGKA SELATAN

2011

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2011 POLDA KALIMANTAN BARAT
2. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2011 SWASTA
3. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2011 POLDA JAWA TENGAH RESOR SEMARANG
4. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2011 BARESKRIM POLRI
5. TINDAK PIDANA KORUPSI 2011 POLDA SULAWESI TENGGARA
6. TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN 2011 SWASTA
7. TINDAK PIDANA KORUPSI 2011 WALIKOTA PARIAMAN
8. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN 2011 BARESKRIM POLRI
9. KAJIAN HUKUM TERKAIT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2011 PEMKAB KOLAKA
10. TINDAK PIDANA KORUPSI 2011 POLDA SUMATERA UTARA
11. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2011 BARESKRIM POLRI
12. TINDAK PIDANA KORUPSI 2011 POLDA SULAWESI TENGGARA RESOR BAU-BAU
13. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2011 BARESKRIM POLRI
14. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2011 POLDA METRO JAYA
15. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2011 BARESKRIM POLRI
16. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2011
17. TINDAK PIDANA PEMALSUAN 2011 INDIVIDU
18. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN PENGGELAPAN 2011 BARESKRIM POLRI
19. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2011 POLDA LAMPUNG
20. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN 2011 SWASTA
21. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2011 BARESKRIM POLRI
22. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN 2011 SWASTA
23. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT, PENGGELAPAN, DAN PENIPUAN 2011 SWASTA

2010

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN ATAU PENIPUAN 2010 POLDA BALI
2. TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA 2010 POLRES PEKANBARU
3. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2010 POLDA BALI

2009

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2009 POLDA BANGKA BELITUNG
2. TINDAK PIDANA KEHUTANAN 2009 POLDA SULAWESI TENGAH
3. TINDAK PIDANA KORUPSI 2009 POLDA JAWA TIMUR
4. TINDAK PIDANA DALAM KEPABEANAN 2009 POLDA KEPULAUAN RIAU
5. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2009 POLRES BANYUWANGI
6. TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH 2009 POLDA SULAWESI SELATAN RESOR WAJO
7. TINDAK PIDANA DALAM PERUSAHAAN 2009 BARESKRIM POLRI
8. TINDAK PIDANA MEMBUAT DAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU 2009 POLDA SUMATERA SELATAN
9. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN 2009 POLDA BALI
10. TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK 2009 POLDA SUMATERA SELATAN
11. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2009 POLDA JAWA TIMUR RESOR MOJOKERTO
12. TINDAK PIDANA PENIPUAN, PENGGELAPAN, PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DAN PEMALSUAN 2009 POLDA JAKARTA BARAT
13. TINDAK PIDANA KORUPSI 2009 POLDA BENGKULU RESOR LEBONG

2008

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2008 POLDA JAWA TIMUR WILAYAH BESUKI
2. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN, PENIPUAN, MEMBUAT NERACA YANG TIDAK BENAR DAN TINDAK PIDANA KESELAMATAN DALAM PENERBANGAN 2008 BARESKRIM POLRI
3. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN ATAU PENIPUAN 2008 POLDA MALUKU
4. TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN 2008 POLRES MENTENG
5. PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2008 POLDA RIAU
6. TINDAK PIDANA MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA IJIN 2008 POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
7. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2008 POLDA JAWA TIMUR
8. TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ATAU PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN 2008 POLDA LAMPUNG
9. PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA 2008 ORGANISASI
10. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN ATAU PENIPUAN 2008 POLDA LAMPUNG
11. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2008 BARESKRIM POLRI
12. FORENSIK LEGAL AUDIT UNTUK PERSERO 2008 BUMN
13. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT ATAU MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTHENTIK DAN PENGGELAPAN 2008 BARESKRIM POLRI
14. TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN 2008 POLRES NGANJUK
15. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PELELANGAN PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN RADAR 2008 BUMN
16. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2008 BARESKRIM POLRI
17. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT 2008 POLDA BALI
18. TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DAN PENCABUTAN PISANG 2008 POLDA JAWA TIMUR
19. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2008 BUMN
20. TINDAK PIDANA KORUPSI DAN ATAU PEMALSUAN DOKUMEN TENDER LELANG PENGADAAN DAN PEMASANGAN RADAR 2008 KORPORASI
21. TINDAK PIDANA KORUPSI DAN ATAU PENGGELAPAN DALAM JABATAN 2008 BUMN
22. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PELELANGAN PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN RADAR DAN PENIPUAN 2008 BUMN
23. JUAL BELI KAPAL 2008 BARESKRIM POLRI

2007

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK DAN PENCEMARAN NAMA BAIK 2007 BARESKRIM POLRI
2. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG 2007 BARESKRIM POLRI
3. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN HAK ATAS BARANG 2007 BARESKRIM POLRI
4. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN DAN KORUPSI 2007 BARESKRIM POLRI
5. DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN ATAU PENIPUAN 2007 BARESKRIM POLRI
6. TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN DANA PEKERJAAN PENGERUKAN ALUR PELAYARAN PELABUHAN 2007 POLDA SUMUT
7. TINDAK PIDANA KORUPSI 2007 BUMN
8. TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH 2007 INDIVIDU
9. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU TINDAK PIDANA TENTANG ASURANSI 2007 BUMN
10. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU 2007 BUMN
11. PERMASALAHAN TANAH GRANT SULTAN 2007 POLDA KALIMANTAN SELATAN
12. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN TERKAIT DENGAN JUAL BELI KAPAL MV. LUMINTU 2007 POLDA METRO JAYA
13. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2007 KEPOLISIAN RESORT NEKASI
14. TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN 2007 POLDA KALIMANTAN TENGAH
15. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT/DOKUMEN KAPAL 2007 BUMN
16. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN PENYEROBOTAN TANAH 2007 BUMN
17. TINDAK PIDANA PENGALIHAN ATAU PENJUALAN TANAH ATAU BANGUNAN YANG MASIH DALAM SITAAN 2007 BARESKRIM
18. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU 2007 BARESKRIM
19. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN ATAU MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTE AUTENTIK 2007 BARESKRIM
20. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ATAS KOMPONEN MESIN 2007 KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG
21. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2007 BARESKRIM POLRI
22. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN BARANG TIDAK BERGERAK DAN ATAU MENGUASAI TANAH TANPA HAK DAN ATAU MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIMUKA PENGADILAN DAN ATAU MEMBUAT SURAT PALSU 2007 BARESKRIM POLRI
23. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KARENA LALAINYA MENGAKIBATKAN ORANG MATI DAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN 2007 POLDA NTT
24. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2007 BARESKRIM
25. DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN HAK ATAS BARANG TIDAK BERGERAK 2007 POLDA JAWA TIMUR
26. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2007
27. DUGAAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA 2007 BUMN
28. DUGAAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA 2007 BUMN
29. DUGAAN TINDAK PIDANA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM SUATU AKTA AUTHENTIK, PEMALSUAN SURAT, MENGGUNAKAN SURAT PALSU, PENIPUAN, PENGGELAPAN DAN MENGALIHKAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT MILIK PIHAK LAIN 2007 BARESKRIM POLRI
30. DUGAAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN ATAU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2007 POLDA SUMUT
31. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN ATAU PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN ATAU PERTOLONGAN JAHAT 2007 BARESKRIM POLRI
32. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN, PENGGELAPAN DAN MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK 2007 POLDA SUMATERA UTARA
33. DUGAAN TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN 2007 KEPOLISIAN BESAR KOTA BARELANG
34. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI 2007 POLDA KALIMANTAN TIMUR
35. DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 2007 POLDA SUMUT

2006

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. DUGAAN TELAH TERJADI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN, PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN ATAU PENIPUAN 2006 POLDA BANTEN
2. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI PT. BANK DKI CAPEN TEBET BARAT 2006 MABES POLRI
3. DUGAAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN USAHA INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TANPA MEMILIKI IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN HAK GUNA USAHA (HGU) 2006 BUMN
4. DUGAAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN USAHA INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TANPA MEMILIKI IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN HAK GUNA USAHA (HGU) 2006 POLDA TAPANULI SELATAN
5. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN ATAU PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2006 POLDA METRO JAYA
6. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN ATAU PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2006 POLDA METRO JAYA
7. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGGELAPAN DAN MEMASUKI PEKARANGAN ORANG LAIN TANPA HAK DAN PENYEROBOTAN TANAH 2006 POLDA METRO JAYA
8. DUGAAN ADANYA LEMBAGA ASURANSI TANPA MEMILIKI IZIN 2006 POLDA METRO JAYA
9. DUGAAN ADANYA LEMBAGA ASURANSI TANPA MEMILIKI IZIN 2006 POLDA METRO JAYA
10. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK 2006 BARESKRIM
11. TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK BENAR KEDALAM SURAT SOMASI DAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN 2006 POLDA JAWA TENGAH
12. DUGAAN TINDAK PIDANA MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) 2006 POLDA JAWA TENGAH
13. TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENERBITAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKAB) 2006 POLDA KALIMANTAN TENGAH
14. TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (PRHL) 2006 POLDA KALIMANTAN TENGAH
15. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK 2006 POLDA SUMUT
16. TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU PENGGELAPAN DENGAN CARA MENYALAHKAN KEUANGAN 2006 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
17. DUGAAN PENYELEWENGAN PENGGUNAAN DANA APBN PROYEK KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK 2006 POLRES BONDOWOSO
18. TINDAK PIDANA KORUPSI APBD PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 2006 DIR RESERSE KRIMINAL POLDA JATIM
19. PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA 2006 POLDA JATIM
20. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU DAN ATAU PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2006 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLDA SUMUT
21. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU DAN ATAU PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2006 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLDA SUMUT
22. TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK DI BONDOWOSO 2006 POLRES BONDOWOSO
23. TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU PENGGELAPAN 2006 BARESKRIM POLRI
24. TINDAK PIDANA KORUPSI 2006 PORLES DEPOK
25. DUGAAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN ILLEGAL LOGGING 2006 DIREKTORAT POLISI AIR POLDA JAWA BARAT
26. DUGAAN ADANYA LEMBAGA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PERLINDUNGAN (ASURANSI) TANPA MEMILIKI IZIN ASURANSI “YAYASAN W.A.” 2006 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA METRO JAYA
27. DUGAAN ADANYA LEMBAGA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PERLINDUNGAN (ASURANSI) TANPA MEMILIKI IZIN ASURANSI “YAYASAN W.A.” 2006 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA METRO JAYA
28. DUGAAN ADANYA LEMBAGA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PERLINDUNGAN (ASURANSI) TANPA MEMILIKI IZIN ASURANSI “U.C.” 2006 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA METRO JAYA

2005

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM IMPOR 2005 KPK
2. PERAMPASAN TANAH MILIK NEGARA 2005 KPK
3. TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN LINDUNG 2005 DIR. RESERSE POLDA SUMUT
4. PERAMPASAN TANAH 2005 PT. TASPEN (PERSERO)
5. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2005 POLRES JAKARTA TIMUR
6. MEMBUAT SURAT PALSU 2005 PT. BARATA INDONESIA
7. TINDAK PIDANA KORUPSI 2005 KPK
8. TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANGAN BAHAN BAKAR (BBM) YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN SEBAGAIMANA MESTINYA 2005 BADAN PEMBINAAN KEAMANAN DIR. POLISI PERAIRAN POLRI
9. TINDAK PIDANA PERIKANAN DAN PELANGGARAN PELAYARAN 2005 DIR. POLISI PERAIRAN POLDA METRO JAYA
10. TINDAK PIDANA KORUPSI 2005 KPK
11. TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN, PENIMBUNAN/PENYIMPANAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) 2005 POLISI PERAIRAN POLDA SULAWESI UTARA
12. TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS 2005 BARESKRIM POLRI
13. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT-SURAT KAPAL 2005 BABINKAM POLRI
14. TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS BUMI 2005 DIR. POLISI PERAIRAN POLDA METRO JAYA
15. PELANGGARAN DI BIDANG PELAYARAN 2005 DIR. POLISI PERAIRAN POLDA METRO JAYA
16. PERAMPASAN TANAH MILIK NEGARA 2005 KPK
17. TINDAK PIDANA KORUPSI 2005 POLDA JATIM
18. PERAMPASAN TANAH 2005 KPK
19. TINDAK PIDANA PERIKANAN/PELANGGARAN PELAYARAN 2005 DIR. POLISI PERAIRAN POLDA METRO JAYA
20. TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMALSUAN SURAT 2005 DIR. V TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI

2004

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. KASUS PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN 2004
2. TINDAK PIDANA KORUPSI 2004 DIR. III PIDANA KORUPSI DAN WWC BARESKRIM POLRI
3. KASUS PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN 2004 DIR. V TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI
4. TINDAK PIDANA KORUPSI 2004 BARESKRIM POLRI
5. TINDAK PIDANA KORUPSI 2004 BARESKRIM POLRI

2003

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. ADENDUM 2003
2. MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN PALSU 2003 BARESKRIM POLRI
3. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DANA 2003 BARESKRIM POLRI
4. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DANA 2003 BARESKRIM POLRI
5. PENDIRIAN PERUSAHAAN 2003 PERUSAHAAN SWASTA
6. PEMBANGUNAN JALAN TOL TOMANG-CAWANG-TANJUNG PERIOK 2003 PT JASA MARGA

2002

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. AUDIT DOKUMEN PEMBANGUNAN JALAN TOL CIKAMPEK-PURWAKARTA-PADALARANG 2002 PT JASA MARGA
2. PENDIRIAN PERUSAHAAN 2002 PERUSAHAAN SWASTA
3. MENGENAI ANGGARAN DASAR 2002 PERUSAHAAN SWASTA

2001

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. MASALAH HUTAN TANAHAM INDUSTRI 2001 PERUSAHAAN SWASTA
2. TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBAYARAN PAJAK 2001 PERUSAHAAN SWASTA

2000

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. PENDIRIAN PERUSAHAAN 2000 PERUSAHAAN SWASTA
2. PENDIRIAN PERUSAHAAN PERBANKAN 2000 PERUSAHAAN SWASTA
3. PENDIRIAN PERUSAHAAN 2000 PERUSAHAAN SWASTA
4. PENDIRIAN PERUSAHAAN PERBANKAN 2000 PERUSAHAAN SWASTA

1999

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. PENDIRIAN PERUSAHAAN 1999 PERUSAHAAN SWASTA
2. PENDIRIAN PERUSAHAAN 1999 PERUSAHAAN SWASTA
3. PIDANA, PERDATA DAN HUKUM WARIS 1999 PERUSAHAAN SWASTA
4. KEABSAHAN AKTA PENDIRIAN 1999 PERUSAHAAN SWASTA