Portfolio

OUR PROJECT

Buku Pintar Kepolisian

OUR CLIENTS

POLRI

Surat master permohonan dari POLRI

KPK

Surat master permohonan dari KPK

JAKSA

Surat Master permohonan Jaksa

GUBERNUR

Gubernur Kalbar

BUPATI

Bupati

WALIKOTA

Walikota

BUMN

Swasta

SWASTA

Master SWASTA (TIFA)-2

PERORANGAN

Master SWASTA (TIFA)-2

KEMENTRIAN

Master SWASTA (TIFA)-2

PENGACARA

Master SWASTA (TIFA)-2

OUR NETWORK

KABARESKRIM

POLDA METRO JAYA

POLDA JAWA BARAT

POLDA SUMSEL

DAFTAR BUKU-BUKU YANG TERBIT NASIONAL
KARYA : DR. ROBINTAN SULAIMAN, S.H., M.H., M.M., M.A., C.L.A.

No. Judul Buku Tahun Penerbit
1. Masalah & Solusi Letter of Credit dalam Praktek Perdagangan Bebas
(Tinjauan Yuridis)
1999 Universitas Pelita Harapan
2. Persaingan Curang Dalam Perdagangan Global 2000 Universitas Pelita Harapan
3. Kejahatan Korporasi Perbankan
(Tinjauan Yuridis)
2000 Universitas Pelita Harapan
4. Lebih Jauh Tentang Kepailitan 2000 Universitas Pelita Harapan
5. Cyber Crimes (Perspektif E-Commerce Crime) 2001 Universitas Pelita Harapan
6. Otopsi Kejahatan Bisnis 2001 Universitas Pelita Harapan
7. Buku Pintar Saku Penyidikan 2017 Robin Sulaiman & Partners
8. Hoaks Dalam Pusaran Cyber Crime 2020 Robin Sulaiman & Partners
9. Potret Carut Marut Hukum Agraria Dalam Praktek 2020 Robin Sulaiman & Partners

DAFTAR PELATIHAN/SEMINAR HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH
DR. ROBINTAN SULAIMAN, S.H., M.H., M.M., M.A., C.L.A.

2017

No Instansi Tahun Tema
1. Polda Metro Jaya 2017 Pemahaman Hukum Agraria
2. Polda Metro Jaya 2017 Penanganan Tindak Pidana Pilkada

2016

No Instansi Tahun Tema
1. Bank Negara Indonesia 2016 Aspek Hukum dalam Perbankan
2. Polda Jawa Timur 2016 Penanganan Tindak Pidana Fidusia
3. Polda Riau 2016 Pemahaman Hukum Pidana
4. AREBI (Asosiasi Real Estate Indonesi) DPD Jawa Timur 2016 Aplikasi Hukum Dalam Transaksi Properti
5. Kwik Kian Gie School of Business 2016 Aspek Hukum Dalam Bisnis
6. Rowassidik Bareskrim Polri 2016 Ahli Waris/Perkawinan

2015

No Instansi Tahun Tema
1. Rowassidik Bareskrim POLRI 2015 Tindak Pidana Lanjutan
2. Polda Metro Jaya 2015 Pelatihan dan Upgrading Pemahaman Penyidik Dirreskrimum Polda Metro Jaya Tentang Tindak Pidana Pemalsuan
3. Bareskrim Polri 2015 Ahli Waris/Perkawinan
4. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie 2015 Aspek Hukum Dalam Bisnis
5. Polda Metro Jaya 2015 Pelatihan dan Upgrading Pemahaman Penyidik

2014

No Instansi Tahun Tema
1. Kwik Kian Gie School 2014 Aspek Hukum Dalam Bisnis

2011

No Instansi Tahun Tema
1. Dinas Pertanian Jawa Timur 2011 Advokasi Terhadap PA, PKA, PPK Dan PPTK Dari Ancaman Tindak Pidana Korupsi
2. BFI Finance 2011 Aspek Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Hukum Kontrak
3. Dinas Perkebunan Jawa Timur 2011 Advokasi Hukum Bagi Birokrat Dinas Perkebunan Prov. Jawa Timur

2010

No Instansi Tahun Tema
1. Institut Bisnis dan Informatika Indonesia 2010 Praktik Hukum Dalam Bisnis
2. Polda Kepulauan Riau 2010 Patologi Kejahatan Ekonomi dari Perspektif Kejahatan Maritim
3. PT Mega Central Finance 2010 Masalah Hukum pada perusahaan pembiayaan

2009

No Instansi Tahun Tema
1. Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan 2009 Penerapan KUHAP dan Undang-Undang Perikanan Pada Proses Penanganan Tindak Pidana Perikanan
2. PT. Barata indonesia (Persero) 2009 Advokasi Hukum terhadap BUMN dari Ancaman Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Perusahaan (Good Corporate Governance)
3. PT. BFI Finance Indonesia Tbk 2009 Aspek Tindak Pidana dalam Pelaksanaan Hukum Kontrak
4. PT. Mega Central  Finance 2009 Masalah Hukum Pada Perusahaan Pembiayaan
5. Badan Pendikan dan Pelatihan Pemerintah Prov. Jawa Timur 2009 Advokasi Hukum Terhadap Birokrat dan Pejabat Dari Ancaman Korupsi
6. Dinas Perkebunan Pemerintah Prov. Jawa Timur 2009 Advokasi  Hukum Bagi Birokrat Dinas Perkebunan Prov. Jawa Timur

2008

No Instansi Tahun Tema
1. Pemerintah Provinsi Riau 2008 Pelatihan Legal Audit Independent
2. Bank Negara Indonesia 2008 Legal Audit Forensik
3. BFI Finance 2008 Advokasi Aspek Tindak Pidana dalam Pelaksanaan Hukum Kontrak

2007

No Instansi Tahun Tema
1. BNI 2007 Bedah Patologi Kejahatan Korupsi Dari Perspektif Pidana Khusus
2. Lembanga Hukum Indonesia Nusantara 2007 Pertolongan Pada Kasus Pidana
3. Bupati Tabanan 2007 Advokasi Hukum dalam Kejahatan Korupsi
4. Dinas Perhubungan DKI Jakarta 2007 Advokasi Bagi Birokrat Terhadap Ancaman Korupsi Dengan Bedah Patologi Dari Perspektif Pidana Khusus
5. Kepolisian Air Belitung 2007 Bedah Patologi Kejahatan Maritim dari Perspektif Pidana Khusus
6. Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Ikan 2007 Mengerti Untuk Menghindari dengan Memahami Aturan dan Ketentuan Mengenai Tindak 120Pidana Korupsi
7. Bupati Indramayu 2007 Bedah Patologi Kejahatan Korupsi

2006

No Instansi Tahun Tema
1. Badan Pembinaan Keamanan Polisi Air 2006 Bedah Patologi Kejahatan Ekonomi Maritim Dalam Perspektif Pidana Khusus
2. Polda Jawa Timur 2006 Bedah Patologi Kejahatan Bisnis Dalam Perspektif Tindak Pidana Khusus
3. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran hasil Ikan 2006 Mengerti Untuk Menghindari Tindak Pidana Korupsi
4. Gubernur Prov Nanggroe Aceh Darussalam 2006 Advokasi Tindak Pidana Korupsi
5. Dirjen Perikanan tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan 2006 Persiapan Pembentukan Advokasi Dan Perlindungan PNS Dalam Melaksanakan Tugas
6. Polda Kalimantan Timur 2006 Bedah Patologi Kejahatan Ekonomi dan Korupsi
7. Markas Besar Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum 2006 Rumitnya Penindakan Kasus Korupsi
8. Pemerintah Prov. Bali Dinas Perikanan dan Kelautan 2006 Sosialisasi Peranan Hukum Dan Pengawasan Dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja
9. Pemerintah Daerah Jawa Timur 2006 Diskusi Penegakan Hukum dan HAM
10. Bareskrim POLRI 2006 Investigasi Kriminalisasi Kejahatan Bisnis Dalam Perspektif Tindak Pidana Tertentu
11. Polda Sumatera Selatan 2006 Bedah Patologi Kejahatan Bisnis Dan Ekonomi Dalam Perspektif Tindak Pidana Khusus
12. Polda Jawa Timur 2006 Integritas Penyidik Dalam Melayani Masyarakat Demi Kepastian Hukum
13. Pemerintah Prov. NTT Dinas Perikanan Dan Kelautan 2006 Sosialisasi Peran Hukum Pidana Dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja di NTT
14. Markas Besar Angkatan Laut 2006 Badan Hukum Di Indonesia, Teknik dan Strategi Bernegosiasi
15. Polda Banten 2006 Bedah Patology Kejahatan Extra Ordinary Crimes dan Investigasi Audit Forensic dalam Kasus Pidsus
16. Polda Kalimantan Selatan 2006 Coaching Clinic Dalam Upaya Menghadapi Kejahatan Kerah Putih
17. Badan POM 2006 Bedah Patologi Kejahatan Bisnis Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus
18. Polda Sulawesi Utara 2006 Bedah Patologi Kejahatan Bisnis Dalam Perspektif Tindak Pidana Khusus
19. Lembaga Pendidikan Polri 2006 Prosedur dan Aspek Gakkum HAKI di Indonesia

2005

No Instansi Tahun Tema
1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2005 Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai negeri Sipil
2. Direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bekerja Sama dengan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) 2005 Legal Audit Investigasi Asset dalam Perseroan
3. Badan Pembinaan Keamanan Direktorat Polisi Perairan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005 Kejahatan Ekonomi dalam Format Kejahatan Bisnis Maritim
4. Yayasan Pendidikan Logistik Bekerja Sama dengan Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia Nusantara 2005 Prosedur dan Aspek-Aspek Hukum dalam Pelatihan Business Contract
5. Lembaga pendidikan dan Pelatihan Terapan Logistrik 2005 Hukum Perjanjian
6. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur 2005 Hukum Pidana dalam Perspektif Anggaran berbasis kinerja
7. Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan 2005 Hukum Pidana dalam Perspektif Anggaran berbasis Kinerja
8. PT. Indomobil Finance Indonesia 2005 Teknik Negosiasi
9. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 2005 Format Dasar Hukum Bisnis dalam Perspektif Kejahatan Bisnis
10. PT. Anugrah Argon Medica 2005 Aspek-Aspek Hukum dalam Bisnis dan teknik Negosiasi
11. Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia Nusantara 2005 Penyusunan Kontrak
12. Dinas Pembinaan Hukum Markas Besar Angkatan Laut 2005 Quo Vadis Bank Mandiri
13. Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2005 Perkembangan Hukum Acara Perdata Di Indonesia
14. Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia 2005 Penyusunan Kontrak
15. Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia 2005 Quo Vadis Multimedia Di Indonesia
16. Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia 2005 Keterampilan Beracara/Litigasi
17. Panitia Pertemuan Ilmiah Tahunan Kedokteran Okupasi 2005 Aspek Medikolegal dalam Praktek kedokteran
18. PERDOKI (Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia) Bekerja Sama dengan Program Studi Kedokteran Kerja FK UI 2005 Perkembangan Mutakhir Penatalaksanaan Penyakit Akibat Kerja
19. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI 2005 Kejahatan Bisnis
20. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI 2005 Aspek Hukum Penegakan HKI Di Indonesia dan Kejahatan Bisnis
21. Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia 2005 Keterampilan Beracara/Litigasi
22. Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan 2005 Hukum Pidana dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja

2004

No Instansi Tahun Tema
1. Dimhart & Associates Law Firm 2004 Otopsi Kejahatan Bisnis Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya
2. Pegadaian 2004 Keterampilan Beracara
3. Pusat Pendidikan Reskrim Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI 2004 Proses dan Aspek Hukum Penegakan HKI Di Indonesia dan Hukum Bisnis
4. Direktorat II Ekonomi dan Khusus 2004 Prosedur dan Aspek-Aspek Hukum dalam Penegakan hukum HKI di Indonesia dan Kejahatan Bisnis
5. PT. Prima Mitranata Bekerja Sama Dengan Bank BNI 2004 Keterampilan Beracara/Litigasi
6. PT. Prima Mitranata 2004 Kursus Corporate Law
7. Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2004 Cyber Crimes
8. STIE IBBI 2004 Aspek Hukum Dalam Bisnis
9. Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2004 Cyber Crime
10. Direktorat II Ekonomi dan Khusus BARESKRIM POLRI 2004 Proses Dan Aspek Hukum Penegakan HKI Di Indonesia
11. Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2004 Cyber Crime
12. Direktorat II Ekonomi dan Khusus BARESKRIM POLRI 2004 HKI Dalam Konteks Internasional/Trips
13. STIE IBBI 2004 Aspek Hukum Dalam Bisnis
14. PT. Prima Mitranata 2004 Kursus Corporate Law
15. Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia Nusantara Bekerja Sama dengan Yayasan Pendidikan Logistik 2004 Pelatihan Corporate Law
16. PT. Prima Mitranata 2004 Keterampilan Beracara Litigasi
17. Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia Nusantara 2004 Pelatihan Hukum Persaingan Usaha

2003

No Instansi Tahun Tema
1. Kejaksaan Agung RI 2003 Cyber Crime
2. Dep. Kelautan dan perikanan 2003 Peningkatan Good Governance dan Kemampuan Audit khusus indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme
3. STIE IBII 2003 Otopsi Kejahatan Bisnis
4. Dep. Kelautan dan Perikanan 2003 Extra Ordinary Crimes
5. Badan Pengawas Pasar Modal 2003 Teknik Pembuatan Kontrak
6. PT Humpuss Trading 2003 Hukum Kepailitan
7. Kejaksaan RI 2003 Cyber Crimes
8. Pemerintah Prov. NTB 2003 Penegakan Hukum Dalam Bidang Perikanan
9. Badan Pemeriksa Keuangan 2003 Peningkatan Pengetahuan Teknis bidang Legal Opinion dan Legal Audit

2002

No Instansi Tahun Tema
1. Badan Pemeriksa Keungan 2002 Legal training
2. Polda Bali 2002 Cyber Crime
3. Polda Jawa Timur 2002 Proses Penyidikan Cyber Crime
4. Polda Yogyakarta 2002 Tindak Pidana Cyber Crime
5. Polda Jawa Barat 2002 E-Business Cyber
6. Polda SUMSEL 2002 Cyber Crimes dan Perspektif E-Commerce
7. Polda SUMBAR 2002 Cyber Crimes dan Perspektif E-Commerce

2001

No Instansi Tahun Tema
1. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan 2001 Kerangka Fisiologi Tindak Pidana Korupsi
2. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komiditi 2001 Kejahatan Di Bidang Ekonomi
3. Kejaksaan Agung RI 2001 Money Laundering
4. Dirjen Pajak Dep. Keuangan RI 2001 Kejahatan di bidang ekonomi
5. PTIK 2001 Otopsi Kejahatan Bisnis
6. Kejaksaan Negeri Bekasi 2001 Melihat Tantangan Kejahatan Di Era Perdagangan Global
7. Polda SUMUT 2001 Cyber Crime dalam perspektif E-Commerce Crime

2000

No Instansi Tahun Tema
1. Polda SUMSEL 2000 Peningkatan Kemampuan Sidik Kejahatan Perbankan dan Persaingan Curang dalam Rangka Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas
2. Korps Reserse POLRI 2000 Kejahatan Korporasi Perbankan dan Persaingan Curang dalam Praktek Perdagangan Bebas
3. Polda Lampung 2000 Kejahatan Perbankan
4. Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri 2000 Hukum Perbankan
5. Polda Sulawesi Selatan 2000 Kejahatan Korporasi dan Persaingan Curang
6. Polda Kalimantan Selatan 2000 Kejahatan Perbankan Dan Bisnis
7. Kejaksaan Tinggi Riau 2000 Kejahatan Korporasi Perbankan Dan Persaingan Curang Dalam Perdagangan Global
8. Polda Kalimantan Timur 2000 Kejahatan Korporasi Perbankan Dan Persaingan Curang Dalam Perdagangan Bebas
9. Polda Bali 2000 Kejahatan Korporasi Perbankan Dan Persaingan Curang Dalam Perdagangan Bebas
10. Polda Jawa Baratl 2000 Kejahatan Korporasi Perbankan Dan Persaingan Curang Di Era Perdagangan Bebas
11. Jakarta Stock Exchange 2000 Penyidikan bagi SRO

1999

No Instansi Tahun Tema
1. Bank Bali 1999 Tehnik Negosiasi Kartu Kredit Profesional
2. Korps Reserse Polri 1999 Kejahatan Perbankan
3. Polda SUMUT 1999 Hukum Perbankan
4. Kejaksaan Agung RI 1999 Tindak Pidana Perbankan
5. Direktorat Reserse Polda Metro Jaya 1999 Hukum Perbankan
6. Universitas Merdeka Malang 1999 Perbankan Dan Problematikanya Dewasa Ini
7. Polda Riau 1999 Kejahatan perbankan
8. Kejaksaan Agung RI 1999 Melihat Kasus Perbankan Dari Sudut Yudisial Intelijen
9. Bank Global 1999 Loan recovery and Legal Analysis

1998

No Instansi Tahun Tema
1. American Express Bank Ltd 1998 Tehnik Negosiasi Kartu Kredit Profesional
2. Korps Reserse Polri 1998 Fisiologi Dan Patologi Perbankan
3. Kejaksaan Agung RI 1998 Kiat Menghadapi Kejahatan Bisnis Dalam Era Globalisasi Khususnya Dalam Dunia Perbankan

1996

No Instansi Tahun Tema
1. Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri Sekolah Calon Perwira 1996 Kejahatan Terorganisir Kerah Putih Era Perdagangan Beras Tahun 2000
2. Bank Namura Internusa 1996 Teknik Negosiasi kredit macet  professional
3. Bank Prasidha 1995 Tenik Negosiasi Kredit Macet
4. Bank RAMA 1995 Teknik Analisa Legal Pemberian Kredit dan tehnik Negosiasi Kredit Macet Profesional
5. Bank Index Selindo 1995 Teknik Analisa Legal Kredit Perbankan Dan Teknik Negosiasi Kredit Macet Professional
6. Ikatan Alumni Australia 1995 Relokasi Sistem Industri Australia Ke Indonesia Studi Kasus Pengembangan Bisnis Di Kota Cirebon Dalam Berbagai Sektor
7. Universitas 17 Agustus 1945 1995 Perlindungan Terhadap Nasabah Bank

1995

No Instansi Tahun Tema
1. Kharisma Bank 1995 Teknik-teknik Negosiasi Kredit Macet

1993

No Instansi Tahun Tema
1. PT Dipo Internasional Bank 1993 Negosiasi dan Kredit Macet

DATABASE LA/LO RSP

2019

No Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ ATAU PENGGELAPAN 2019 Individu
2. DUGAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG MENERIMA HADIAH ATAU JANJI 2019 Polres Rokan Hulu
3. DUGAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN ATAU PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN 2019 Polda Sulteng
4. DUGAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 2019 Polres Indragiri Hilir

2018

No Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TELAAH HUKUM TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN TERMINAL KHUSUS (TERSUS) 2018 Korporasi
2. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2018 Polda Riau
3. PEMASALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS HUKUM KORPORASI YANG TELAH DIPAILITKAN 2018 Korporasi
4. DUGAAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA 2018 Polda Riau
5. DUGAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2018 Individu
6. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN 2018 Polda Riau
7. DUGAAN TINDAK PIDANA (STRAFMAATREGEL) PENGRUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA ATAU PENGRUSAKAN DAN ATAU PENYEROBOTAN LAHAN  DAN ATAU MEMASUKI  PEKARANGAN TANPA IZIN 2018 Polda Sumsel
8. DUGAAN TINDAK PIDANA MENEMPATKAN KETERANGAN  PALSU PADA AKTA AUTENTIK DAN ATAU PEMALSUAN SURAT DAN ATAU PENGGELAPAN 2018 Polda Jatim
9. PERMASALAHAN TERKAIT PEMBERIAN KONSESI 2018 Persero
10. PEMBERIAN IZIN TERMINAL KHUSUS 2018 Kementerian
11. DUGAAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH 2018 Individu
12. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMERASAN 2018 Polres Jakbar
13. TINDAK PIDANA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTE OTENTIK DAN ATAU DUGAAN TINDAK PIDANA MEMASUKI PEKARANGAN TANPA IJIN YANG BERHAK 2018 Individu
14. TINDAK PIDANA(STRAFMAATREGEL) PERBANKAN SYARIAH 2018 Polda Riau
15. TINDAK PIDANA (STRAFMAATREGEL) PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN ATAU PENGGELAPAN (VERDUISTERING), DAN ATAU MEMBUAT SURAT PALSU (VALSEHEID) 2018 Individu
16. PUTUSAN BEBAS YANG DALAM PUTUSANNYA TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIJADIKAN SEBAGAI DASAR ATAS HAK SESEORANG DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA KEPERDATAAN 2018 Ditjen Pajak
17. DUGAAN TINDAK PIDANA (STRAFMAATREGEL) PENCURIAN 2018 Individu
18. DUGAAN PERKARA TINDAK PIDANA (STRAFMAATREGEL) PEMALSUAN SURAT 2018 Individu
19. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN DAN ATAU MEMASUKI RUMAH ATAU PERKARANGAN RUMAH ORANG TANPA IZIN 2018 Individu
20. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2018 Persero
21. DUGAAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK 2018 Individu
22. DUGAAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH, PENGERUSAKAN TERHADAP BARANG/ORANG SECARA BERSAMA-SAMA, PEMALSUAN SURAT, MENGGUNAKAN DOKUMEN PALSU DIATAS AKTA AUTHENTIK 2018 Individu
23. DUGAAN TINDAK PIDANA SETIAP ORANG YANG MEMPRODUKSI, MEMBUAT, MEMPERBANYAK, MENGGANDAKAN, MENYEBARLUASKAN, MENYIARKAN, MENGIMPOR, MENGEKSPOR, MENAWARKAN, MEMPERJUALBELIKAN, MENYEWAKAN ATAU MENYEDIAKAN PORNOGRAFI YANG SECARA EKSPLISIT MEMUAT PESENGGAMAAN 2018 Individu
24. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ ATAU PENGGELAPAN 2018 Individu

2017

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGELAPAN TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK (STELLIONAT) 2017 POLDA SUMUT
2. TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN JALAN DI PAPUA 2017 POLDA PAPUA
3. TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN DAN PENGROYOKAN 2017 INDIVIDU
4. TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BUMN 2017 POLDA RIAU
5. TINDAK PIDANA DALAM PERPAJAKAN 2017 PERUSAHAAN SWASTA
6. TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG 2017 POLDA LAMPUNG

2016

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ATAS BENDA TIDAK BERGERAK STELLIONAT 2016 INDIVIDU
2. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN 2016 INDIVIDU
3. TINDAK PIDANA ASURANSI 2016 INDIVIDU
4. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT 2016 INDIVIDU
5. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2016 BARESKRIM POLRI
6. PEWARISAN DALAM KELUARGA TIMUR ASING 2016 INDIVIDU
7. TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PERPAJAKAN 2016 INDIVIDU
8. PELAKSANAAN EKSEKUTIE TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP INKRACHT VAN GEWIJSDE 2016 POLDA METRO JAYA
9. TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PROSES PENGALIHAN PARTISIPASI INTEREST PERUSAHAAN PERTAMBANGAN 2016 PERUSAHAAN SWASTA
10. PROSES PENDAFTARAN TANAH DENGAN DASAR PPJB 2016 PERUSAHAAN SWASTA
11. TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI BATUBARA 2016 INDIVIDU
12. PEWARISAN DALAM KELUARGA TIMUR ASING 2016 INDIVIDU
13. TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LAMBANG NEGARA 2016 POLDA METRO JAYA
14. TINDAK PIDANA ITE 2016 POLDA JOGJAKARTA
15. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2016 POLDA KALTIM

2015

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA KORUPSI 2015 POLDA PAPUA
2. TINDAK PIDANA KORUPSI 2015 POLDA RIAU
3. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2015 POLRES METRO JAKARTA TIMUR
4. TINDAK PIDANA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK 2015 POLDA METRO JAYA
5. TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKAI AKTE SEOLAH-OLAH ISINYA SESUAI DENGAN KEBENARAN DAN DUGAAN TINDAK PIDANA MEMASUKI PEKARANGAN TANPA SEIJIN YANG BERHAK 2015 POLRES METRO JAKARTA TIMUR
6. TINDAK PIDANA KORUPSI 2015 POLDA RIAU
7. TINDAK PIDANA KORUPSI 2015 POLDA RIAU
8. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN ATAU PENIPUAN 2015 POLDA METRO JAYA
9. TINDAK PIDANA KORUPSI DANA ALOKASI KHUSUS PEMDA 2015 POLRES RUKAN HILIR
10. TINDAK PIDANA PASAL 266 KUHP 2015 POLDA METRO JAYA
11. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (PASAL 372 KUHP) 2015 POLRES METRO JAKARTA UTARA
12. TINDAK PIDANA STELLIONAT (PASAL 385 KUHP) 2015 POLRES LAMPUNG TENGAH
13. TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENGGELAPAN 2015 POLRES METRO JAKARTA TIMUR
14. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TANAH (STEILLIONAT) 2015 POLDA KALIMANTAN TENGAH
15. TINDAK PIDANA KORUPSI 2015 POLDA RIAU

2014

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PASAL 71 UU NO 20 TAHUN 2003 TENTANG PENDIDIKAN NASIONAL DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN 2014 POLRES SIBOLGA
2. TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2014 POLDA METRO JAYA
3. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN 2014 POLDA KALIMANTAN TENGAH
4. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN 2014 POLDA KALIMANTAN TENGAH
5. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN 2014 POLDA KALIMANTAN TENGAH
6. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2014 POLDA BANGKA BELITUNG
7. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2014 POLDA RIAU
8. TINDAK PIDANA PERUSAKAN 2014 POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
9. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN MENEMPATKAN KET PALSU DALAM AKTA AUTHENTIK 2014 POLDA SUMATERA UTARA
10. TINDAK PIDANA PENIPUAN /ATAU PENGGELAPAN 2014 POLRES METRO JAKARTA SELATAN
11. TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DAN PEMERASAN 2014 POLRESTA MEDAN

2013

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2013 POLDA BALI
2. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2013 POLRES METRO JAKARTA PUSAT
3. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN 2013 POLRES METRO JAKARTA UTARA
4. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT/PENGGELAPAN/PENGGELAPAN DALAM JABATAN 2013 POLDA SULAWESI SELATAN
5. TINDAK PIDANA KORUPSI 2013 POLDA RIAU
6. TINDAK PIDANA BIDAN PERBANKAN 2013 POLDA BALI
7. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN 2013 POLDA KALIMANTAN BARAT
8. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN 2013 PPRSH APARTEMEN SLIPI
9. TINDAK PIDANA KORUPSI 2013 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
10. TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU PENGGELAPAN 2013 POLDA KALIMANTAN BARAT

2012

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ ATAU PENGGELAPAN 2012 POLRESTA BANJARMASIN
2. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN/ ATAU PENGGELAPAN 2012 POLRES KUTAI KARTANEGARA
3. TINDAK PIDANA STELLIONAAT ATAU MENJUAL TANAH PEMERINTAH /TANAH PARTIKULIR 2012 POLDA SUMATERA SELATAN
4. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN 2012 KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
5. TINDAK PIDANA KORUPSI 2012 BARESKRIM POLRI
6. PENGADAAN BARANG 2012 BARESKRIM POLRI
7. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2012 BUPATI PASAMAN BARAT
8. TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN 2012 BARESKRIM POLRI
9. TINDAK PIDANA LARANGAN PEMAKAIAN TANAH 2012 POLRESTABES BANDUNG
10. TINDAK PIDANA PEMALSUAN 2012 POLDA SUMATERA SELATAN
11. TINDAK PIDANA KORUPSI 2012 BARESKRIM POLRI
12. TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN 2012 POLDA BALI
13. TINDAK PIDANA PENIPUAN, PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT 2012 BARESKRIM POLRI
14. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN/PEMBUNUHAN BERENCANA/PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG 2012 POLDA METRO JAYA
15. TINDAK PIDANA MENDIRIKAN USAHA MINUMAN ALKOHOL TANPA IZIN 2012 BARESKRIM POLRI
16. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN 2012 BUMN
17. TINDAK PIDANA TENTANG MERK DAGANG 2012 POLDA BALI
18. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2012 POLRES METRO JAKARTA PUSAT
19. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2012 POLRESTABES BANDUNG
20. TINDAK PIDANA TENTANG PERNIKAHAN TANPA IZIN ISTRI YANG SAH 2012 POLDA SUMATERA SELATAN
21. TINDAK PIDANA PENCURIAN, TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN, DAN TINDAK PIDANA PENADAHAN 2012 POLRES BANGKA SELATAN

2011

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2011 POLDA KALIMANTAN BARAT
2. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2011 SWASTA
3. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2011 POLDA JAWA TENGAH RESOR SEMARANG
4. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2011 BARESKRIM POLRI
5. TINDAK PIDANA KORUPSI 2011 POLDA SULAWESI TENGGARA
6. TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN 2011 SWASTA
7. TINDAK PIDANA KORUPSI 2011 WALIKOTA PARIAMAN
8. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN 2011 BARESKRIM POLRI
9. KAJIAN HUKUM TERKAIT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2011 PEMKAB KOLAKA
10. TINDAK PIDANA KORUPSI 2011 POLDA SUMATERA UTARA
11. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2011 BARESKRIM POLRI
12. TINDAK PIDANA KORUPSI 2011 POLDA SULAWESI TENGGARA RESOR BAU-BAU
13. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2011 BARESKRIM POLRI
14. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2011 POLDA METRO JAYA
15. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2011 BARESKRIM POLRI
16. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2011
17. TINDAK PIDANA PEMALSUAN 2011 INDIVIDU
18. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN PENGGELAPAN 2011 BARESKRIM POLRI
19. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2011 POLDA LAMPUNG
20. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN 2011 SWASTA
21. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 2011 BARESKRIM POLRI
22. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN 2011 SWASTA
23. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT, PENGGELAPAN, DAN PENIPUAN 2011 SWASTA

2010

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN ATAU PENIPUAN 2010 POLDA BALI
2. TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA 2010 POLRES PEKANBARU
3. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2010 POLDA BALI

2009

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2009 POLDA BANGKA BELITUNG
2. TINDAK PIDANA KEHUTANAN 2009 POLDA SULAWESI TENGAH
3. TINDAK PIDANA KORUPSI 2009 POLDA JAWA TIMUR
4. TINDAK PIDANA DALAM KEPABEANAN 2009 POLDA KEPULAUAN RIAU
5. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2009 POLRES BANYUWANGI
6. TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH 2009 POLDA SULAWESI SELATAN RESOR WAJO
7. TINDAK PIDANA DALAM PERUSAHAAN 2009 BARESKRIM POLRI
8. TINDAK PIDANA MEMBUAT DAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU 2009 POLDA SUMATERA SELATAN
9. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN 2009 POLDA BALI
10. TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK 2009 POLDA SUMATERA SELATAN
11. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2009 POLDA JAWA TIMUR RESOR MOJOKERTO
12. TINDAK PIDANA PENIPUAN, PENGGELAPAN, PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DAN PEMALSUAN 2009 POLDA JAKARTA BARAT
13. TINDAK PIDANA KORUPSI 2009 POLDA BENGKULU RESOR LEBONG

2008

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2008 POLDA JAWA TIMUR WILAYAH BESUKI
2. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN, PENIPUAN, MEMBUAT NERACA YANG TIDAK BENAR DAN TINDAK PIDANA KESELAMATAN DALAM PENERBANGAN 2008 BARESKRIM POLRI
3. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN ATAU PENIPUAN 2008 POLDA MALUKU
4. TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN 2008 POLRES MENTENG
5. PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2008 POLDA RIAU
6. TINDAK PIDANA MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA IJIN 2008 POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
7. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2008 POLDA JAWA TIMUR
8. TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ATAU PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN 2008 POLDA LAMPUNG
9. PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA 2008 ORGANISASI
10. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN ATAU PENIPUAN 2008 POLDA LAMPUNG
11. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2008 BARESKRIM POLRI
12. FORENSIK LEGAL AUDIT UNTUK PERSERO 2008 BUMN
13. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT ATAU MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTHENTIK DAN PENGGELAPAN 2008 BARESKRIM POLRI
14. TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN 2008 POLRES NGANJUK
15. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PELELANGAN PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN RADAR 2008 BUMN
16. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2008 BARESKRIM POLRI
17. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT 2008 POLDA BALI
18. TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DAN PENCABUTAN PISANG 2008 POLDA JAWA TIMUR
19. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2008 BUMN
20. TINDAK PIDANA KORUPSI DAN ATAU PEMALSUAN DOKUMEN TENDER LELANG PENGADAAN DAN PEMASANGAN RADAR 2008 KORPORASI
21. TINDAK PIDANA KORUPSI DAN ATAU PENGGELAPAN DALAM JABATAN 2008 BUMN
22. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PELELANGAN PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN RADAR DAN PENIPUAN 2008 BUMN
23. JUAL BELI KAPAL 2008 BARESKRIM POLRI

2007

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK DAN PENCEMARAN NAMA BAIK 2007 BARESKRIM POLRI
2. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG 2007 BARESKRIM POLRI
3. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN HAK ATAS BARANG 2007 BARESKRIM POLRI
4. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN DAN KORUPSI 2007 BARESKRIM POLRI
5. DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN ATAU PENIPUAN 2007 BARESKRIM POLRI
6. TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN DANA PEKERJAAN PENGERUKAN ALUR PELAYARAN PELABUHAN 2007 POLDA SUMUT
7. TINDAK PIDANA KORUPSI 2007 BUMN
8. TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH 2007 INDIVIDU
9. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU TINDAK PIDANA TENTANG ASURANSI 2007 BUMN
10. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU 2007 BUMN
11. PERMASALAHAN TANAH GRANT SULTAN 2007 POLDA KALIMANTAN SELATAN
12. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN TERKAIT DENGAN JUAL BELI KAPAL MV. LUMINTU 2007 POLDA METRO JAYA
13. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2007 KEPOLISIAN RESORT NEKASI
14. TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN 2007 POLDA KALIMANTAN TENGAH
15. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT/DOKUMEN KAPAL 2007 BUMN
16. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN PENYEROBOTAN TANAH 2007 BUMN
17. TINDAK PIDANA PENGALIHAN ATAU PENJUALAN TANAH ATAU BANGUNAN YANG MASIH DALAM SITAAN 2007 BARESKRIM
18. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU 2007 BARESKRIM
19. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN ATAU MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTE AUTENTIK 2007 BARESKRIM
20. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ATAS KOMPONEN MESIN 2007 KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG
21. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2007 BARESKRIM POLRI
22. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN BARANG TIDAK BERGERAK DAN ATAU MENGUASAI TANAH TANPA HAK DAN ATAU MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIMUKA PENGADILAN DAN ATAU MEMBUAT SURAT PALSU 2007 BARESKRIM POLRI
23. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KARENA LALAINYA MENGAKIBATKAN ORANG MATI DAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN 2007 POLDA NTT
24. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2007 BARESKRIM
25. DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN HAK ATAS BARANG TIDAK BERGERAK 2007 POLDA JAWA TIMUR
26. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2007
27. DUGAAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA 2007 BUMN
28. DUGAAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA 2007 BUMN
29. DUGAAN TINDAK PIDANA MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM SUATU AKTA AUTHENTIK, PEMALSUAN SURAT, MENGGUNAKAN SURAT PALSU, PENIPUAN, PENGGELAPAN DAN MENGALIHKAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT MILIK PIHAK LAIN 2007 BARESKRIM POLRI
30. DUGAAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN ATAU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 2007 POLDA SUMUT
31. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN ATAU PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN ATAU PERTOLONGAN JAHAT 2007 BARESKRIM POLRI
32. DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN, PENGGELAPAN DAN MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK 2007 POLDA SUMATERA UTARA
33. DUGAAN TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN 2007 KEPOLISIAN BESAR KOTA BARELANG
34. DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI 2007 POLDA KALIMANTAN TIMUR
35. DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 2007 POLDA SUMUT

2006

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. DUGAAN TELAH TERJADI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN, PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN ATAU PENIPUAN 2006 POLDA BANTEN
2. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI PT. BANK DKI CAPEN TEBET BARAT 2006 MABES POLRI
3. DUGAAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN USAHA INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TANPA MEMILIKI IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN HAK GUNA USAHA (HGU) 2006 BUMN
4. DUGAAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN USAHA INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TANPA MEMILIKI IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN HAK GUNA USAHA (HGU) 2006 POLDA TAPANULI SELATAN
5. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN ATAU PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2006 POLDA METRO JAYA
6. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN ATAU PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2006 POLDA METRO JAYA
7. DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGGELAPAN DAN MEMASUKI PEKARANGAN ORANG LAIN TANPA HAK DAN PENYEROBOTAN TANAH 2006 POLDA METRO JAYA
8. DUGAAN ADANYA LEMBAGA ASURANSI TANPA MEMILIKI IZIN 2006 POLDA METRO JAYA
9. DUGAAN ADANYA LEMBAGA ASURANSI TANPA MEMILIKI IZIN 2006 POLDA METRO JAYA
10. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK 2006 BARESKRIM
11. TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK BENAR KEDALAM SURAT SOMASI DAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN 2006 POLDA JAWA TENGAH
12. DUGAAN TINDAK PIDANA MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) 2006 POLDA JAWA TENGAH
13. TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENERBITAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKAB) 2006 POLDA KALIMANTAN TENGAH
14. TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (PRHL) 2006 POLDA KALIMANTAN TENGAH
15. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK 2006 POLDA SUMUT
16. TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU PENGGELAPAN DENGAN CARA MENYALAHKAN KEUANGAN 2006 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
17. DUGAAN PENYELEWENGAN PENGGUNAAN DANA APBN PROYEK KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK 2006 POLRES BONDOWOSO
18. TINDAK PIDANA KORUPSI APBD PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 2006 DIR RESERSE KRIMINAL POLDA JATIM
19. PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA 2006 POLDA JATIM
20. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU DAN ATAU PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2006 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLDA SUMUT
21. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU DAN ATAU PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN 2006 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLDA SUMUT
22. TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK DI BONDOWOSO 2006 POLRES BONDOWOSO
23. TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU PENGGELAPAN 2006 BARESKRIM POLRI
24. TINDAK PIDANA KORUPSI 2006 PORLES DEPOK
25. DUGAAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN ILLEGAL LOGGING 2006 DIREKTORAT POLISI AIR POLDA JAWA BARAT
26. DUGAAN ADANYA LEMBAGA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PERLINDUNGAN (ASURANSI) TANPA MEMILIKI IZIN ASURANSI “YAYASAN W.A.” 2006 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA METRO JAYA
27. DUGAAN ADANYA LEMBAGA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PERLINDUNGAN (ASURANSI) TANPA MEMILIKI IZIN ASURANSI “YAYASAN W.A.” 2006 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA METRO JAYA
28. DUGAAN ADANYA LEMBAGA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PERLINDUNGAN (ASURANSI) TANPA MEMILIKI IZIN ASURANSI “U.C.” 2006 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA METRO JAYA

2005

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM IMPOR 2005 KPK
2. PERAMPASAN TANAH MILIK NEGARA 2005 KPK
3. TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN LINDUNG 2005 DIR. RESERSE POLDA SUMUT
4. PERAMPASAN TANAH 2005 PT. TASPEN (PERSERO)
5. TINDAK PIDANA PENIPUAN 2005 POLRES JAKARTA TIMUR
6. MEMBUAT SURAT PALSU 2005 PT. BARATA INDONESIA
7. TINDAK PIDANA KORUPSI 2005 KPK
8. TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANGAN BAHAN BAKAR (BBM) YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN SEBAGAIMANA MESTINYA 2005 BADAN PEMBINAAN KEAMANAN DIR. POLISI PERAIRAN POLRI
9. TINDAK PIDANA PERIKANAN DAN PELANGGARAN PELAYARAN 2005 DIR. POLISI PERAIRAN POLDA METRO JAYA
10. TINDAK PIDANA KORUPSI 2005 KPK
11. TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN, PENIMBUNAN/PENYIMPANAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) 2005 POLISI PERAIRAN POLDA SULAWESI UTARA
12. TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS 2005 BARESKRIM POLRI
13. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT-SURAT KAPAL 2005 BABINKAM POLRI
14. TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS BUMI 2005 DIR. POLISI PERAIRAN POLDA METRO JAYA
15. PELANGGARAN DI BIDANG PELAYARAN 2005 DIR. POLISI PERAIRAN POLDA METRO JAYA
16. PERAMPASAN TANAH MILIK NEGARA 2005 KPK
17. TINDAK PIDANA KORUPSI 2005 POLDA JATIM
18. PERAMPASAN TANAH 2005 KPK
19. TINDAK PIDANA PERIKANAN/PELANGGARAN PELAYARAN 2005 DIR. POLISI PERAIRAN POLDA METRO JAYA
20. TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMALSUAN SURAT 2005 DIR. V TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI

2004

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. KASUS PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN 2004
2. TINDAK PIDANA KORUPSI 2004 DIR. III PIDANA KORUPSI DAN WWC BARESKRIM POLRI
3. KASUS PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN 2004 DIR. V TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI
4. TINDAK PIDANA KORUPSI 2004 BARESKRIM POLRI
5. TINDAK PIDANA KORUPSI 2004 BARESKRIM POLRI

2003

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. ADENDUM 2003
2. MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN PALSU 2003 BARESKRIM POLRI
3. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DANA 2003 BARESKRIM POLRI
4. TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DANA 2003 BARESKRIM POLRI
5. PENDIRIAN PERUSAHAAN 2003 PERUSAHAAN SWASTA
6. PEMBANGUNAN JALAN TOL TOMANG-CAWANG-TANJUNG PERIOK 2003 PT JASA MARGA

2002

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. AUDIT DOKUMEN PEMBANGUNAN JALAN TOL CIKAMPEK-PURWAKARTA-PADALARANG 2002 PT JASA MARGA
2. PENDIRIAN PERUSAHAAN 2002 PERUSAHAAN SWASTA
3. MENGENAI ANGGARAN DASAR 2002 PERUSAHAAN SWASTA

2001

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. MASALAH HUTAN TANAHAM INDUSTRI 2001 PERUSAHAAN SWASTA
2. TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBAYARAN PAJAK 2001 PERUSAHAAN SWASTA

2000

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. PENDIRIAN PERUSAHAAN 2000 PERUSAHAAN SWASTA
2. PENDIRIAN PERUSAHAAN PERBANKAN 2000 PERUSAHAAN SWASTA
3. PENDIRIAN PERUSAHAAN 2000 PERUSAHAAN SWASTA
4. PENDIRIAN PERUSAHAAN PERBANKAN 2000 PERUSAHAAN SWASTA

1999

No. Kajian Hukum Tahun Permintaan
1. PENDIRIAN PERUSAHAAN 1999 PERUSAHAAN SWASTA
2. PENDIRIAN PERUSAHAAN 1999 PERUSAHAAN SWASTA
3. PIDANA, PERDATA DAN HUKUM WARIS 1999 PERUSAHAAN SWASTA
4. KEABSAHAN AKTA PENDIRIAN 1999 PERUSAHAAN SWASTA

DATABASE CONTRACT REVIEW

2017

No. Kode Review Tanggal/Bulan/Tahun
1. RV/14/2017 Surat Pernyataan 15 November 2017

2016

No. Kode Review Tanggal/Bulan/Tahun
1. RV/10/2016 Supply Agreement Review 29 Januari 2016
2. RV/11/2016 Confidentiality and Non Disclosure Agreement Review 7 Maret 2016
3. RV/12/2016 Contract Agreement Review 7 Maret 2016
4. RV/13/2016 Review General Confidentiality Agreement for Purchase Inquiries 20 Juni 2016

2015

No. Kode Review Tanggal/Bulan/Tahun
1. RV/01/2015 Perjanjian Pembangunan Villa 10 Juli 2015
2. RV/02/2015 Kontrak Kerja Karyawan 10 Agustus 2015
3. RV/03/2015 Perjanjian Penetapan Harga (Pricing Agreement) 29 September 2015
4. RV/04/2015 Perjanjian Penyediaan Barang 29 September 2015
5. RV/05/2015 Review Master Manufacture Agreement 6 Oktober 2015
6. RV/06/2015 Review Addendum Kontrak 13 Oktober 2015
7. RV/07/2015 Review Peraturan Perusahaan 27 Oktober 2015
8. RV/08/2015 Pricing Agreement Review 4 November 2015
9. RV/09/2015 Supply Agreement Review 4 November 2015